SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Belasan ketua, sekretaris, hingga bendahara memilih keluar dari struktur pengurus Koperasi Merah Putih yang tersebar di Kepulauan Meranti.
Sedikitnya 15 posisi strategis, tercatat mengalami pergantian karena pengurus mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu menjalankan tugas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono, tak menampik atas situasi tersebut, sehingga terpaksa melalui restrukturisasi kembali.
Baca Juga: Diduga Dianiaya Oknum Dosen dan Istri, Wanita Tunanetra Lapor Polisi
Data yang dihimpun menunjukkan, pergantian terjadi di beberapa koperasi, seperti KDMP Tanjung Darul Takzim, Anak Setatah, Telesung, Sendanu Darulihsan hingga Banglas. Bahkan, ada koperasi yang mengganti lebih dari satu jabatan sekaligus, seperti ketua dan sekretaris, maupun bendahara dan sekretaris.
Gelombang pengunduran diri yang kini terjadi dinilai sebagai konsekuensi dari persoalan yang sejak awal belum terselesaikan.
"Minimnya pemahaman, ekspektasi yang keliru, hingga lemahnya komitmen membuat banyak pengurus akhirnya memilih mundur daripada melanjutkan tanggung jawab," ujarnya, Ahad (26/4/2026).
Baca Juga: Liga 2 Indonesia: Malam Besok, PSPS Pekanbaru Incar Kemenangan di Laga Kandang Terakhir
Kini, restrukturisasi menjadi langkah darurat yang harus ditempuh. Namun di balik itu, tantangan yang lebih besar adalah memastikan pengurus baru benar-benar memahami prinsip koperasi dan mampu menjalankan organisasi secara berkelanjutan.
Eko juga menyinggung persoalan mendasar lainnya, yakni pola pikir pengurus yang keliru dalam memaknai koperasi.
“Ada yang menuntut gaji, padahal dalam koperasi tidak ada sistem gaji. Pengurus mendapatkan bagian dari hasil usaha, itu pun melalui RAT,” jelasnya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Debt Collector Pengeroyok Debitur di Jalan Belimbing
Selain itu, konflik internal turut memperburuk kondisi. Sejumlah pengurus bahkan menolak keberadaan tenaga pendamping, manajer koperasi, hingga PPPK yang seharusnya membantu penguatan kelembagaan.
“Sudah diberikan pemahaman berulang kali, tapi masih ada yang tidak menerima. Bahkan ada pengurus yang memilih mundur. Ini jelas menghambat. Fenomena ini memperkuat kekhawatiran pemerintah daerah terkait lemahnya kapasitas pengurus koperasi sejak awal pembentukan," ujarnya.
Sebelumnya, kinerja Koperasi Merah Putih di Meranti memang sudah mendapat sorotan. Dari total 102 koperasi yang terbentuk, mayoritas belum menjalankan kewajiban dasar berupa Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hingga awal 2026, baru 25 koperasi yang melaksanakan RAT.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman pengurus dalam menjalankan organisasi. Faktanya, kata Eko sebagian besar koperasi belum melaksanakan RAT hingga akhir triwulan pertama 2026.
"Padahal, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, termasuk kondisi keuangan dan arah usaha. Tanpa RAT, koperasi dinilai tidak sehat dan berpotensi hanya aktif secara administratif," ujarnya.
Meski pemerintah pusat telah memberi kelonggaran batas waktu RAT hingga 31 Mei 2026, kondisi ini tetap menjadi peringatan keras bahwa koperasi tidak bisa hanya dibentuk secara administratif tanpa kesiapan pengelola.
“Kalau pengurus tidak siap, harus ada perbaikan, bahkan pergantian,” tegas Eko. (wir)
Editor : M. Erizal