SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kesabaran masyarakat Kepulauan Meranti tampaknya mulai habis. Setelah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, warga kini memilih bersuara lebih keras dengan menggalang petisi kepada Presiden Republik Indonesia, mendesak agar dua jembatan vital yang ambruk segera dibangun kembali.
Dua infrastruktur yang dimaksud adalah Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Keduanya bukan sekadar fasilitas penghubung, melainkan urat nadi mobilitas ribuan warga yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan.
Petisi tersebut digagas Koordinator Petisi Bela Rakyat, yang menilai keterlambatan pembangunan kembali dua jembatan itu telah menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sudah berat.
Koordinator Petisi Bela Rakyat, Agus Suliadi SH, mengatakan pembangunan kedua jembatan sudah tidak bisa lagi ditunda.
Baca Juga: Empat Terdakwa Kasus Sabu dan Vape Narkotika di Meranti Dituntut Pidana Mati
“Ini bukan lagi soal pembangunan fisik semata. Ini soal akses hidup masyarakat. Ketika jembatan putus, yang lumpuh bukan hanya jalan, tapi juga roda ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya, Sabtu (13/6).
Petisi itu ditujukan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri PUPR, Gubernur Riau, Komisi V DPR RI, hingga Bupati Kepulauan Meranti. Desakan ini muncul di tengah realitas pahit yang dihadapi Meranti. Berdasarkan data BPS, Kepulauan Meranti masih menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau. Pada 2024, tingkat kemiskinan tercatat 23,15 persen, dan meski turun pada 2025 menjadi 20,51 persen, angka tersebut tetap tertinggi di provinsi ini.
Baca Juga: 177 CPNS Meranti Mulai Latsar, Didominasi Tenaga Teknis dan Kesehatan
Di tengah perjuangan keluar dari jerat kemiskinan, warga justru dihadapkan pada persoalan baru atas ambruknya dua jembatan utama yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas. Jembatan Panglima Sampul yang menghubungkan Desa Alai dan Desa Gogok Darussalam ambruk pada 22 Mei 2024. Jembatan ini merupakan akses utama masyarakat Tebing Tinggi Barat menuju Selatpanjang. Bahkan, warga dari Merbau, Pulau Merbau, hingga Tasik Putri Puyu juga menggantungkan mobilitasnya pada jalur tersebut.
Sementara Jembatan Perawang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, lebih dulu ambruk pada 14 Agustus 2023. Infrastruktur ini selama bertahun-tahun menjadi jalur distribusi utama hasil perkebunan, perikanan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Akibat putusnya dua akses vital itu, masyarakat kini terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh, lebih lama, dan lebih mahal,” ujarnya.
Dampaknya terasa langsung di lapangan. Ongkos transportasi melonjak, biaya logistik meningkat, dan distribusi hasil usaha warga menjadi semakin berat. Petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan.
Tak hanya ekonomi yang terpukul. Akses menuju sekolah, kampus, puskesmas, rumah sakit, hingga layanan publik lainnya ikut terganggu. Agus menilai, bagi daerah kepulauan seperti Meranti, jembatan bukan sekadar konstruksi beton dan baja.
“Bagi kami, jembatan adalah jalan anak-anak ke sekolah, akses warga menuju rumah sakit, jalur pedagang ke pasar, dan penghubung masa depan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya kepastian pembangunan meski berbagai wacana dan pembahasan telah berulang kali disampaikan. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sering mendengar janji—mulai dari penyusunan perencanaan hingga dokumen teknis—namun realisasi di lapangan tak kunjung terlihat.
Melalui petisi ini, warga mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan langkah konkret: memastikan anggaran tersedia, menetapkan jadwal pembangunan yang jelas, mempercepat koordinasi lintas pemerintah, dan membuka progres pekerjaan secara transparan.
“Masyarakat tidak membutuhkan proyek besar yang seremonial. Yang kami butuhkan sederhana—akses yang layak agar kehidupan bisa berjalan normal kembali,” tegas Agus.(wir)
Editor : Bayu Saputra