SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Target besar Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar untuk membawa daerahnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2026 dipastikan belum tercapai.
Alih-alih naik kelas, Pemkab Kepulauan Meranti kembali hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan BPK RI Perwakilan Riau kepada Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali didampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, di Pekanbaru, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Disdikpora Kampar Cari Solusi Honor Guru Bantu yang Belum Dibayar Sejak Januari 2026
Wabup Muzamil hadir didampingi Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, Sekretaris Daerah Sudandri, Inspektur Daerah Rawelly Anelia, serta Kepala BPKAD Fajar Triasmoko.
Hasil ini sekaligus menjadi pukulan terhadap target yang sebelumnya digaungkan Bupati Asmar. Saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 ke BPK pada Maret lalu, Asmar dengan tegas menyatakan optimisme Meranti mampu naik dari WDP menjadi WTP tahun ini.
Kala itu, Asmar menyebut target WTP cukup realistis karena pemerintah daerah mengklaim telah melakukan berbagai pembenahan tata kelola keuangan secara bertahap.
Baca Juga: Longsor di Tanah Merah Inhil, Belasan Rumah dan Fasilitas Umum Terjun ke Laut
"Perbaikan sudah kita lakukan secara bertahap. Tahun ini kita optimistis bisa naik ke WTP," tegas Asmar saat penyerahan LKPD pada 31 Maret 2026.
Namun hasil audit BPK berkata lain. Harapan keluar dari opini WDP kembali kandas. Meski belum mencapai target, Wakil Bupati Muzamil menilai capaian WDP tetap patut disyukuri dan dijadikan pijakan untuk pembenahan ke depan.
Menurutnya, opini WDP mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan berdasarkan rekomendasi BPK.
Baca Juga: Donasi Buku Bacaan Buka Akses Literasi bagi Anak-anak Lubuk Gaung
"Opini WDP yang kita terima hari ini patut disyukuri. Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK, kita akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan setiap hari agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan hasil audit tersebut sebagai evaluasi bersama demi mengejar opini terbaik pada tahun mendatang.
Seperti diberitakan sebelum ini, perjalanan opini audit Meranti dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik, meski belum sampai pada level tertinggi. Setelah sempat berada pada opini Disclaimer, Meranti berhasil naik ke WDP, namun hingga audit terbaru 2025, daerah ini masih belum mampu menembus opini WTP yang menjadi standar tertinggi dalam kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Editor : Rinaldi