SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, membeberkan sederet persoalan mendasar yang masih membelit daerahnya di hadapan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (22/6/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar audiensi formal, melainkan upaya serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memburu dukungan APBN 2027 guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini menghambat laju pembangunan.
Di hadapan jajaran Bappenas, Asmar memaparkan realitas Meranti sebagai daerah perbatasan yang strategis di jalur internasional Selat Malaka, namun masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
Baca Juga: Dishub Kuansing Mulai Lakukan Penutupan Jalan Jendral Sudirman, Ini Penjelasan Kadishub
Menurutnya, meski Meranti kaya akan sumber daya alam—mulai dari migas, timah, sagu, kelapa, kopi hingga sektor perikanan—potensi besar itu belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang optimal. Persoalannya, kata dia, bukan semata pada ketersediaan sumber daya, melainkan lemahnya infrastruktur penunjang.
Krisis air bersih, keterbatasan pasokan listrik, akses telekomunikasi yang belum merata, kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai, hingga minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah berjuluk Kota Sagu tersebut.
“Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, Meranti sulit bergerak cepat tanpa intervensi provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Asmar.
Baca Juga: Wuling X Grab Mempersiapkan Lanscape EV di Indonesia
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan khusus ialah abrasi pantai. Menurut Asmar, abrasi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi wilayah pesisir sekaligus kawasan perbatasan negara.
“Jika tidak ditangani secara serius, abrasi dapat menggerus permukiman warga hingga mengancam ruang hidup masyarakat,” bebernya.
Tak hanya itu, Asmar juga menyinggung persoalan tata ruang yang dinilai masih membatasi percepatan investasi. Sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan Meranti disebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
Baca Juga: Perkuat Sinergi Pengabdian, KAGAMA Riau Sambut Mahasiswa KKN-PPM UGM 2026
Karena itu, Pemkab Meranti membawa sejumlah usulan prioritas untuk masuk dalam skema pendanaan pusat. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong renovasi sekolah, terutama bangunan pendidikan di kawasan pesisir yang terdampak abrasi.
Perhatian besar juga diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, serta pelabuhan, termasuk Pelabuhan Dorak yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendongkrak PAD daerah.
Pada sektor pertanian, Asmar berharap adanya dukungan berupa bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, program cetak sawah, hingga pengembangan industri hilir agar komoditas lokal tidak lagi berhenti sebagai bahan mentah.
Sementara di sektor kesehatan, Meranti mendorong pembangunan puskesmas di tiga pulau besar lengkap dengan alat kesehatan dan sarana pendukung. Pemkab juga mengusulkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Audiensi ini mendapat respons positif dari Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Jayadi, yang menegaskan bahwa isu konektivitas kawasan tertinggal memang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
“Persoalan aksesibilitas, irigasi, hingga abrasi pantai yang dihadapi Meranti sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tengah didorong pemerintah pusat,” terangnya. (wir)
Editor : M. Erizal