SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membenahi tata kelola aset daerah mulai menunjukkan hasil nyata. Di tengah dorongan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan, Pemkab Meranti berhasil meraih Seroja Awards 2026 sebagai Terbaik II Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025.
Penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai itu menjadi indikator bahwa penataan aset di lingkungan Pemkab Meranti bergerak ke arah yang lebih tertib, terukur, dan profesional.
Baca Juga: PMI Meranti Rentan Jadi Korban TPPO
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Forum Konsultasi Publik dan Seroja Awards KPKNL Dumai 2026 di Ballroom The Zuri Hotel Dumai, Rabu (24/6).
Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Fajar Triasmoko menerima langsung penghargaan tersebut.
Baca Juga: Meranti Terbaik II Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori BMD Seroja Award 2025
Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah, mulai dari pencatatan, penilaian, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset.
Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, mengatakan penghargaan ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola aset yang selama ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan.
”Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa upaya pembenahan yang kami lakukan berada di jalur yang benar. Tentu masih banyak yang perlu disempurnakan, tetapi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Menurut Fajar, tantangan pengelolaan aset daerah tidak hanya terletak pada administrasi, tetapi juga bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat memberikan nilai guna optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, penataan aset dinilai bukan semata urusan birokrasi, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Asmar, pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk sektor pengelolaan aset, terus didorong agar lebih transparan dan akuntabel.(wir)
Editor : Arif Oktafian