SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Selain persoalan akses wilayah kepulauan, petugas juga masih menemui warga yang enggan memberikan data karena salah paham terhadap tujuan pendataan.
Menyikapi kondisi itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin meminta seluruh aparatur pemerintah, terutama hingga tingkat desa dan kelurahan, ikut aktif membantu kelancaran pendataan.
Permintaan tersebut disampaikan Muzamil saat menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau bersama BPS Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026), dalam pembahasan evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi di daerah.
Menurut Muzamil, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aparat pemerintahan yang memahami kondisi masyarakat setempat.
“Di lapangan tentu banyak kendala, mulai dari akses wilayah hingga masyarakat yang masih ragu memberikan data. Ini tidak bisa dibebankan kepada petugas sensus saja,” kata Muzamil.
Ia menilai salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa pendataan ekonomi berkaitan dengan pajak atau berpengaruh terhadap status penerima bantuan sosial.
Baca Juga: Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Menyerahkan Diri ke KPK
Padahal, kata dia, data yang dikumpulkan murni untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Masih ada warga yang takut datanya dipakai untuk pajak atau bantuan sosialnya dihentikan. Pemahaman seperti ini harus diluruskan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Muzamil meminta OPD terkait segera berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga kepala desa agar ikut mendampingi petugas sensus saat turun ke lapangan.
Ia juga mendorong keterlibatan perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga kader lapangan untuk membantu menjangkau warga yang sulit ditemui atau belum bersedia memberikan informasi.
Menurutnya, pendekatan melalui aparat lokal akan lebih efektif karena masyarakat cenderung lebih percaya kepada figur yang mereka kenal.
“Perangkat desa harus ikut membantu menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Kehadiran mereka penting untuk membangun kepercayaan,” tegasnya.
Baca Juga: Respons TRC 112 Pekanbaru Dioptimalkan, Damkar Ditarget Tiba di Lokasi Kurang dari 7 Menit
Selain penguatan di lapangan, Muzamil juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal informasi, baik media massa maupun media sosial pemerintah daerah.
Ia berharap informasi yang benar mengenai tujuan sensus dapat tersebar luas sehingga tidak lagi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau memaparkan sejumlah hambatan yang masih dihadapi petugas, mulai dari kondisi geografis wilayah Meranti yang berbasis kepulauan hingga capaian pendataan yang memerlukan percepatan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemkab Meranti menargetkan sinergi lintas sektor dapat mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan merepresentasikan kondisi riil masyarakat.(Wir)
Editor : Eka G Putra