SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat mulai memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu daerah yang mendapat porsi besar, dengan alokasi 967 unit bantuan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program kolaborasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di wilayah beranda negara. "Bantuan ini memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak, sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti," ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Kemenkum Riau Hadiri Pembukaan Rakornas
Program BSPS kawasan perbatasan merupakan agenda nasional yang diluncurkan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait. Secara nasional, program ini menargetkan perbaikan 15.000 unit RTLH pada 2026.
Kepala Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup Meranti Agustiono ST MSi mengatakan program kini memasuki tahap verifikasi lapangan oleh tim Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Program ini tidak hanya memberi stimulan pembangunan rumah, tetapi juga mendorong gotong royong masyarakat dalam proses perbaikan hunian," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti Gilang Wana Wijaya Cendickia SSTP MSi merinci alokasi bantuan dibagi dalam tiga tahap, yakni 200 unit dari anggaran Kementerian PKP, 701 unit tahap VIII, dan 66 unit tahap IX dari BNPP.
Bantuan difokuskan pada Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir.
Data BSPS per 30 Juni 2026 semakin menegaskan posisi strategis Meranti. Secara nasional, BNPP mengusulkan 36.999 unit rumah dari 17 provinsi, namun hanya 15.000 unit atau sekitar 40,5 persen yang masuk tahap verifikasi akibat keterbatasan anggaran.
Baca Juga: 19 Pejabat Struktural Baru Dilantik, Umri Perkuat Tata Kelola dan Pacu Target Akreditasi Unggul
Di Provinsi Riau, total usulan mencapai 2.103 unit, tetapi hanya 832 unit yang lolos ke tahap verifikasi. Dari jumlah itu, 763 unit berasal dari Kepulauan Meranti, sedangkan Kabupaten Bengkalis hanya 69 unit.
Artinya, sekitar 91,7 persen kuota verifikasi BSPS Riau terpusat di Meranti. Ini menunjukkan Meranti menjadi salah satu prioritas nasional dalam penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.
Dominasi tersebut dipengaruhi tingginya jumlah rumah kayu tua, mahalnya distribusi material antarpulau, serta status Meranti sebagai daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Baca Juga: Anak Belum Dapat Sekolah, Lapor ke Disdik
Yang lebih menggembirakan, seluruh usulan Meranti yang diverifikasi dinyatakan lolos. Dari 763 unit, semuanya direkomendasikan tanpa satu pun gugur. Capaian ini menunjukkan kualitas administrasi daerah cukup kuat, mulai dari penyusunan data by name by address, validasi lapangan, hingga kelengkapan dokumen.
Meski demikian, tantangan di lapangan tetap besar, terutama distribusi material antarpulau, cuaca laut, dan potensi kenaikan harga bahan bangunan.
Jika kuota BSPS kembali bertambah, Meranti dinilai berpeluang besar mendapat tambahan alokasi karena kebutuhan masih tinggi dan kesiapan administrasi sudah terbukti. "Kita akan terus mendorong usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di beranda negara," pungkas Gilang.
Editor : Rinaldi