SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar menegaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat wajib menjadikan tindak lanjut temuan BPK sebagai pekerjaan prioritas, bahkan progres penyelesaiannya akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.
Penegasan itu disampaikan saat menyerahkan surat penegasan kepada seluruh kepala OPD dan camat di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, akhir pekan lalu (10/7/2026).
Baca Juga: Salah Satu Terasi Terbaik di Kepulauan Meranti Lahir dari Desa Ketapang Permai
Menurut Asmar, rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administrasi. Seluruh catatan yang diberikan auditor harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"LHP BPK harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan. Tindak lanjut atas setiap rekomendasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik," kata Asmar.
Ia menegaskan, setiap kepala OPD bertanggung jawab penuh menyelesaikan rekomendasi sesuai bidang kewenangannya. Sementara itu, Inspektorat Daerah diberi mandat mengawal proses tersebut melalui pendampingan, koordinasi, hingga pengawasan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Hari Ketiga Pencarian, Penyelam yang Tenggelam di Sungai Indragiri Ditemukan Meninggal Dunia
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, surat penegasan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah agar setiap rekomendasi segera dipetakan, disusun langkah percepatannya, dan diselesaikan dengan target waktu yang jelas.
Asmar meminta seluruh kepala OPD mempelajari secara rinci rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing serta segera berkoordinasi dengan Inspektorat apabila menemui hambatan, baik teknis maupun administratif.
"Pelajari rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, susun langkah percepatan penyelesaian dengan target waktu yang jelas, serta tingkatkan koordinasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala teknis maupun administratif," tegasnya.
Baca Juga: Usai Protes Emak-Emak, Tujuh Kafe di Tapung Ditutup Polsek Tapung Bersama Tim Yustisi
Bupati juga mengingatkan tidak ada lagi perangkat daerah yang menunda penyelesaian rekomendasi. Menurutnya, capaian tindak lanjut akan dipantau secara berkala dan menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja pimpinan perangkat daerah.
Untuk memastikan percepatan berjalan efektif, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah ditugaskan melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala terhadap progres penyelesaian di seluruh OPD. Hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, Inspektorat Daerah juga diminta terus melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Bahkan, perangkat daerah yang progres penyelesaiannya dinilai lambat akan dipetakan untuk mendapatkan perhatian khusus agar target penyelesaian dapat tercapai.
Asmar menilai keberhasilan menyelesaikan rekomendasi BPK bukan hanya berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi cerminan integritas serta profesionalisme aparatur sipil negara.
"Yang lebih penting, setiap rekomendasi yang diselesaikan akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dituntaskan tepat waktu sehingga potensi persoalan yang sama tidak kembali berulang pada pemeriksaan berikutnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (wir)
Editor : M. Erizal