SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Kepulauan Meranti, sejak kemarin (13/7/2026), menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Selain memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berjalan sesuai aturan, Disdikbud juga menegaskan tidak boleh ada pemaksaan terhadap orang tua untuk membeli seragam sekolah melalui pihak tertentu.
Sejak pagi, jajaran Disdikbud turun langsung ke sejumlah sekolah guna memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekaligus memastikan seluruh satuan pendidikan memulai tahun ajaran baru dengan tertib.
Sekretaris Disdikbud Kepulauan Meranti, Raja Yusran, usai meninjau SDN 17 Alah Air dan SMPN 2 Tebingtinggi mengatakan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan membagi tugas kepada seluruh jajaran Disdikbud hingga tingkat UPT di setiap kecamatan.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Meranti Kembali Digelar dalam Waktu Dekat, Jabatan Kosong Jadi Prioritas
"Kami berbagi tugas untuk memastikan sekolah berjalan dengan baik pada pelaksanaan hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru ini. Kunjungan juga dilakukan oleh seluruh UPT di seluruh kecamatan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Kepala Disdikbud Tunjarto juga melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP2AP2KB), H. Rokhaizal, beserta sejumlah pejabat lainnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan MPLS berlangsung tertib dan sesuai ketentuan. Aktivitas belajar mengajar pada hari pertama juga berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Baca Juga: Genjot PAD, Bapenda Rohul Gandeng Kejari Kejar Penunggak Pajak Tak Patuh
"Sejauh ini dari pantauan seluruh sekolah, pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar di tahun ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan," katanya.
Selain memantau MPLS, Disdikbud juga memastikan tidak ada praktik pemaksaan pembelian seragam sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Irwanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat terkait persoalan tersebut.
"Belum ada laporan dari orang tua atau wali murid terhadap pemaksaan sekolah untuk membuat baju seragam sekolah. Pembuatan baju sekolah dilakukan mandiri oleh masing-masing orang tua dan wali murid," terangnya.
Baca Juga: Tiga Pejabat Disdukcapil Dilantik, Ini Penegasan Wabup Inhu
Ia mengingatkan, Disdikbud sebelumnya telah mengedarkan surat kepada seluruh sekolah agar pengadaan seragam dilakukan secara mandiri oleh orang tua atau wali murid. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan jenis dan warna seragam yang digunakan peserta didik.
Disdikbud juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Apabila ditemukan sekolah maupun komite sekolah yang memaksa orang tua membuat seragam secara kolektif melalui pihak tertentu, maka akan diberikan tindakan tegas. "Sejauh ini aman dan terkendali," tutupnya.(wir)
Editor : Edwar Yaman