SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rancangan awal APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 memperlihatkan satu fakta yang belum banyak berubah. Meski pemerintah daerah mulai menyusun anggaran dengan pendekatan lebih realistis, struktur keuangan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai sekitar 86 persen dari total pendapatan.
Dari proyeksi pendapatan sebesar Rp1,035 triliun, hanya sekitar Rp138,75 miliar yang diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selebihnya, atau Rp897,21 miliar, masih mengandalkan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Abu Hanifah, mengatakan, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah memilih menyusun proyeksi APBD secara lebih terukur dibanding menetapkan target yang terlalu optimistis.
Baca Juga: Lelang 14 Unit Motor Dinas Pemkab Meranti Laku Rp25,5 Juta, Paket Peralatan Belum Terjual
“Proyeksi RKPD disusun berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah. Kami mengukur potensi pendapatan yang benar-benar memungkinkan dicapai, sehingga belanja juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” kata Abu Hanifah, Jumat (24/7).
Menurutnya, langkah itu diambil agar APBD yang disusun lebih kredibel dan tidak menimbulkan kesenjangan besar antara target pendapatan dengan realisasi.
Baca Juga: DPP PKB Lantik Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kepulauan Meranti Periode 2026–2031
Ia menjelaskan, target PAD tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp138,75 miliar, lebih rendah dibanding target APBD 2026 yang mencapai Rp223,5 miliar. Dalam artian dilakukan pengurangan sebesar Rp84 miliar lebih.Penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi semangat meningkatkan pendapatan, tetapi lebih mencerminkan potensi riil yang dapat dicapai.
Meski demikian, pemerintah tetap berharap berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta sumber PAD lainnya dapat terus dioptimalkan agar ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap berkurang.
Baca Juga: Pimpin Apel Perdana, Ini Tiga Atensi AKBP Gede Adi kepada Personelnya
Selain itu, Abu menyebut penyusunan APBD yang realistis juga bertujuan menjaga ruang fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat.
Dalam proyeksi RKPD, belanja daerah tahun 2027 dirancang sebesar Rp1,038 triliun, sedangkan pendapatan diperkirakan Rp1,035 triliun dengan defisit sekitar Rp2,6 miliar yang akan ditutup melalui Silpa. Angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah melalui tahapan fasilitasi Pemerintah Provinsi Riau serta pembahasan bersama DPRD.(lim)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
Editor : Arif Oktafian