JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan mulai mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyatakan siap mengawal sejumlah usulan strategis yang diajukan Pemkab Meranti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman di Kantor BNPP RI, Jakarta, kemarin (24/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Asmar menegaskan bahwa Kepulauan Meranti sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Sejumlah usulan prioritas disampaikan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Salah satu usulan yang menjadi perhatian ialah peningkatan status beberapa ruas jalan di Kepulauan Meranti menjadi jalan nasional. Menurut Asmar, perubahan status tersebut penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat.
"Kami berharap BNPP RI dapat membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di Kepulauan Meranti," ujar Asmar.
Baca Juga: Pemprov Riau Tetapkan Pemenang Sayembara Logo Hari Jadi Ke-69
Selain itu, Pemkab Meranti juga melaporkan bahwa verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima BSPS di kawasan perbatasan telah selesai dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaan program.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Makhruzi Rahman memastikan pihaknya akan memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk mengawal usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Terkait peningkatan status jalan menjadi jalan nasional, BNPP RI akan berkoordinasi dengan kementerian teknis agar usulan tersebut dapat dibahas sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.
BNPP RI juga menilai kesiapan Pemkab Meranti dalam pelaksanaan BSPS cukup baik. Bahkan, Kepulauan Meranti disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.
Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga terus didorong agar program BSPS segera berjalan. Peletakan batu pertama pelaksanaan program itu direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026.
"Di luar sektor perumahan, BNPP RI juga siap memfasilitasi koordinasi terkait pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai, serta pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan," bebernya.
Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, yang turut hadir dalam pertemuan itu, berharap seluruh usulan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap pembahasan.
"Persoalan abrasi di pulau-pulau terluar, kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah layak huni melalui BSPS, hingga pembangunan PLBN merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat," terangnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Drs. Jani Pasaribu turut mendorong BNPP RI membantu mengawal usulan penetapan Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
"Status PKW akan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat peran Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan yang strategis," pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Perjuangkan Pembangunan Jembatan Selat Akar yang Ambruk
Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan Pemkab Kepulauan Meranti dalam mencari dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat perbatasan. Fokus pembahasan tidak hanya pada penyampaian aspirasi, tetapi juga memastikan setiap usulan memiliki tindak lanjut melalui koordinasi lintas kementerian.(wir)
Editor : Edwar Yaman