SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih agresif mencari sumber pembiayaan pembangunan. Wilayah perbatasan negara dinilai menjadi salah satu pintu yang bisa dimanfaatkan untuk menarik dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menjalankan program, tetapi mampu membaca peluang pembiayaan yang tersedia di tingkat provinsi dan pusat.
Menurutnya, kondisi APBD yang terbatas tidak boleh menjadi alasan pembangunan berjalan lambat. Sebaliknya, anggaran daerah harus digunakan secara strategis untuk membuka akses terhadap sumber pendanaan lainnya.
Baca Juga: Antrean Kendaraan di SPBU Kuansing Sedikit Berkurang, Pasokan Mencukupi
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027–2029 di Aula Dinas PUPR Meranti, Senin (14/9/2026).
Muzamil melihat status Meranti sebagai daerah perbatasan bukan sekadar posisi geografis, tetapi juga peluang untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan.
“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Baca Juga: Sekwan Kampar Masih Plt, DPRD Dorong Pengisian Definitif
Muzamil menilai persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar Meranti. Kondisi jalan, konektivitas dan akses transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi turut menentukan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, pembangunan konektivitas diminta menjadi salah satu fokus dalam penyusunan usulan program kawasan perbatasan 2027–2029.
Baca Juga: PT HMK Dukung Penuh Pembangunan Tol Trans Sumatera, Tegaskan Beroperasi Secara Legal
Muzamil meminta OPD tidak menyusun program berdasarkan keinginan sektoral masing-masing. Setiap usulan harus memiliki sasaran, lokasi dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan program rumah layak huni. Menurutnya, usulan tidak cukup hanya mencantumkan jumlah rumah, tetapi harus dilengkapi pemetaan lokasi dan calon penerima manfaat.
Baca Juga: Menuju 27 Oktober, Pilpeng LTB Tetapkan Nomor Urut Tiga Calon Penghulu
“Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur,” ujarnya.
Selain mempertajam perencanaan, Muzamil meminta OPD memperkuat kerja lintas sektor. Program pembangunan, kata dia, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri hanya karena berada di bawah kewenangan perangkat daerah tertentu.
“Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD,” tegasnya.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Diganti Suahasil Nazara
Ia juga meminta setiap perangkat daerah memahami program mandatory maupun non-mandatory dan memastikan program tersebut tidak keluar dari arah pembangunan daerah maupun nasional. “Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN,” katanya.
Menurut Muzamil, penyelarasan tersebut penting agar program yang dirancang Meranti memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan pemerintah pusat. (wir)
Editor : M. Erizal