Rp6 Miliar Modal Daerah, Dividen Tak Kunjung Mengalir dari BUMD Bumi Meranti

Wira Saputra • Dipublikasikan Rabu, 16 September 2026 | 17:19 WIB
Iluatrasi modal awal yang digelontorkan Pemkab Meranti untuk BUMD. (Dok Radar Bojonegoro)
Iluatrasi modal awal yang digelontorkan Pemkab Meranti untuk BUMD. (Dok Radar Bojonegoro)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menggelontorkan penyertaan modal Rp6 miliar ke BUMD Bumi Meranti. Namun hingga kini, modal tersebut belum berbuah dividen yang kembali ke kas daerah. 

Berikut diakui oleh Direktur Bisnis BUMD Bumi Meranti, Fitriadi Mirtha, kepada wartawan Senin (14/9/2026). Ia menjelaskan, penyertaan modal Rp6 miliar tersebut diberikan dalam dua periode pemerintahan. 

Pada masa Bupati Irwan Nasir, Pemkab Meranti menyertakan modal Rp1 miliar. Sementara pada era Bupati H Adil, kembali disuntikkan modal sebesar Rp5 miliar.

Baca Juga: Pemkab Tata Ulang Penempatan Pedagang dan Lalu Lintas Ruas Jalan Kota

"Secara akumulasi, penyertaan modal dari pemerintah daerah sejak zaman Pak Irwan Nasir kemudian zaman H Adil sebanyak Rp6 miliar. Dari Pak Irwan Rp1 miliar dan Pak H Adil Rp5 miliar," kata Fitriadi.

Namun, suntikan modal tersebut belum menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai dividen.

Salah satu usaha yang pernah dibiayai melalui penyertaan modal tersebut adalah peternakan sapi. Alih-alih menghasilkan keuntungan, usaha itu justru tidak berkembang dan mengalami kerugian.

Baca Juga: Selamatkan 343.546 Jiwa, Polres Bengkalis Musnahkan 68,6 Kg Sabu 

"Pada zaman bupati sebelumnya, penyertaan modal itu dibelikan usaha ternak sapi. Namun tidak menghasilkan, bahkan rugi," ujarnya.

Kondisi keuangan perusahaan daerah tersebut juga masih menjadi tantangan bagi jajaran direksi baru. Fitriadi mengatakan, ketika direksi baru mulai menjabat, kondisi kas yang mereka terima hanya sekitar Rp170 juta.

Namun, dana tersebut saat ini masih berada dalam rekening yang berstatus penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Penyitaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di tubuh BUMD Bumi Meranti. "Itu yang kami terima saat kami menjabat sebagai direksi yang baru," katanya.

Baca Juga: Menikah dengan Orang Lain, Pria di Gaung Inhil Bacok Perempuan yang Disukainya

Di tengah keterbatasan tersebut, BUMD tetap menjalankan sejumlah lini usaha. Di antaranya pengelolaan tenaga outsourcing untuk kebutuhan pemerintah daerah dan pengelolaan parkir di Pelabuhan Tanjung Harapan. Kendati demikian, dua usaha tersebut belum mampu menutup seluruh kerugian yang terjadi pada periode sebelumnya.

"Untuk saat ini bisnis yang berjalan yakni pengelolaan SDM pemerintah melalui outsourcing tenaga untuk pemerintah daerah serta pengelolaan parkir di Pelabuhan Tanjung Harapan. Namun saat ini pengelolaan tersebut belum bisa menutup kerugian yang terjadi selama ini," jelas Fitriadi.

Untuk itu manajemen BUMD kini mulai mengarahkan strategi bisnis ke sektor yang dinilai memiliki potensi pendapatan lebih besar. Salah satu yang tengah dibidik adalah pengelolaan Participating Interest (PI) dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi di wilayah kerja migas Kepulauan Meranti.

Baca Juga: Daftar Obat Kuat Berbahaya, 38 Jenama Obat Bahan Alam Mengandung BKO Ini Dilarang BPOM Beredar

Fitriadi mengatakan, pengelolaan PI diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi daerah melalui BUMD.

"Strategi ke depan yakni pengelolaan Participating Interest (PI) di wilayah kerja migas Kepulauan Meranti. Keuntungan dari penjualan minyak yang berdampak di wilayah operasional perusahaan untuk daerah disalurkan melalui BUMD," katanya.

Namun, berapa nilai PI yang nantinya dapat dikelola BUMD Bumi Meranti belum dapat dipastikan. Perhitungannya diperkirakan baru diketahui menjelang akhir tahun.

Baca Juga: Bupati Asmar Resmi Beri Dukungan Pembentukan DOB Riau Pesisir

Selain sektor migas, BUMD juga tengah menjajaki kerja sama dengan Pelindo terkait pengelolaan pajak pelabuhan. Pembahasan masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

"Kita sedang menjajaki kerja sama untuk pengelolaan pajak pelabuhan. Ini masih on progress. Nantinya pajak pelabuhan ini kita atur bersama dengan Pelindo bagaimana pengelolaannya," ujar Fitriadi.

Manajemen BUMD berharap pengelolaan PI dan peluang kerja sama di sektor pelabuhan dapat menjadi momentum untuk membalikkan kondisi keuangan perusahaan.

Baca Juga: Empat Terduga Pelaku PETI Diamankan di Sungai Paku, 10 Rakit Dibakar di Cerenti

Target akhirnya bukan hanya membuat perusahaan kembali sehat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

"Kita berharap dalam waktu dekat PI kita bisa berprogres dan menghasilkan. Berapa besarannya bisa langsung kita bawa dalam RUPS untuk kemudian diputuskan pengelolaannya," pungkasnya.

Editor : Rinaldi
modal daerah dividen bumd bumi meranti