SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Persoalan elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menyisakan pekerjaan besar. Data pemerintah daerah mencatat sedikitnya 2.132 rumah tangga di sembilan kecamatan belum teraliri listrik.
Namun, angka tersebut belum dianggap sebagai data final. Pemkab Meranti kini melakukan validasi ulang untuk memastikan penyebab setiap rumah tangga belum mendapatkan sambungan listrik.
Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti, Ira Selda Fitri, mengatakan verifikasi diperlukan untuk memisahkan rumah tangga yang belum teraliri listrik karena belum tersedia jaringan dengan masyarakat yang sebenarnya berada di wilayah berjaringan, tetapi terkendala biaya pemasangan sambungan.
Baca Juga: Rosé BLACKPINK Resmi Rilis Single Terbarunya “New Trick”, Ubah Patah Hati Jadi Energi Positif
“Data ini masih perlu dipastikan lagi apa yang menjadi penyebab tidak teraliri listrik, apakah karena tidak ada jaringan atau karena tidak mampu untuk jadi pelanggan PLN,” kata Ira, Ahad (20/9/2026).
Menurutnya, pemisahan tersebut penting karena solusi yang diberikan akan berbeda. Rumah tangga di wilayah yang belum memiliki jaringan listrik akan diarahkan melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Sementara masyarakat yang terkendala biaya pemasangan sambungan dapat diusulkan melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Ira menyebut Pemkab Meranti sebelumnya telah menyampaikan data kebutuhan tersebut dalam kegiatan coaching bersama pihak terkait. Tahap berikutnya, pemerintah daerah akan kembali turun melakukan sinkronisasi data bersama para camat dan PLN Selatpanjang.
Pertemuan tersebut nantinya dipimpin Sekretaris Daerah Meranti, Sudandri, SH, dengan tujuan memastikan data hingga tingkat rumah tangga sasaran benar-benar valid.
Baca Juga: Kecelakaan di Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar, Dua Penumpang Minibus Meninggal Dunia
“Sebanyak data yang ada, baik untuk Lisdes maupun BPBL kita usulkan. Sekarang kita mau bertemu dengan camat semua untuk mendapatkan data yang valid dan reliable sampai ke Rumah Tangga Sasaran, kemudian langsung diajukan ke PIC di Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM,” ujar Ira.
Validasi dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran maupun data ganda dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menunjukkan rasio elektrifikasi Meranti masih berada di angka sekitar 88 persen. Angka tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai cakupan 100 persen.
Baca Juga: Syahrul Aidi dan Hendry Munief Kompak Motivasi Mahasiswa Unri Mandiri sejak Kuliah
Upaya percepatan elektrifikasi juga berkaitan dengan target pemerintah pusat untuk memperluas akses listrik hingga ke seluruh desa. Karena itu, Pemkab Meranti menilai akurasi data per rumah tangga menjadi salah satu kunci agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, dalam sinkronisasi usulan Program Listrik Perdesaan bersama PLN UID Riau dan Kepulauan Riau serta pemerintah pusat, PLN menyebut pada 2026 terdapat penugasan pembangunan listrik perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya persoalan perizinan, lokasi yang ternyata sudah teraliri listrik serta ditemukannya data ganda.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Meranti kini berupaya merapikan data sebelum kembali mengusulkan kebutuhan elektrifikasi. Harapannya, tidak ada lagi rumah tangga yang tercatat sekadar di atas kertas, sementara kondisi sebenarnya di lapangan berbeda.(wir)
Editor : Edwar Yaman