SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rencana kenaikan tarif kapal penumpang di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali bergulir. Setelah sebelumnya menuai penolakan masyarakat dan belum terealisasi sesuai usulan, kini dua perusahaan pelayaran kembali mengajukan penyesuaian tarif kepada pemerintah daerah.
PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet) mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran. Usulan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai keseimbangan antara biaya operasional perusahaan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11).
Baca Juga: Sempat Ditolak, Pengusaha Kembali Ajukan Kenaikan Tarif Kapal Domestik dari Meranti
Pihak perusahaan beralasan kenaikan diperlukan untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional. Di antaranya harga BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, hingga kebutuhan investasi untuk pengadaan armada baru.
Namun, pemerintah daerah tidak serta-merta menyetujui kenaikan sebesar 15 persen tersebut. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah memahami tekanan biaya yang dihadapi perusahaan pelayaran.
Meski demikian, transportasi laut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan sehingga kebijakan tarif tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan operator.
Baca Juga: Registrasi Perlinsos Digital Meranti Tembus 59,24 Persen, Peringkat Kelima Nasional
”Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk kompromi, Pemkab Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan penetapan tarif yang berlaku.
Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah meminta agar tarif tidak dinaikkan.
Baca Juga: Bupati Kepulauan Meranti Asmar Kembali Rombak Posisi Lima Pejabat Eselon II
Muzamil menegaskan, kemampuan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan penting. Terlebih, sebagian besar mobilitas warga Meranti, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, perdagangan hingga kesehatan, masih sangat bergantung pada angkutan laut.
Setelah kembali diajukan, usulan kenaikan tarif tersebut kembali mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Dalam rapat pembahasan, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu bersama anggota Komisi II Al Amin juga meminta perusahaan memaparkan secara terperinci komponen biaya yang menjadi dasar pengajuan kenaikan tarif sebesar 15 persen tersebut.
Baca Juga: Nasib 1.646 PPPK Paruh Waktu Meranti Menanti Kepastian, BKPSDM Tunggu Juklak-Juknis Pengangkatan Pen
Al Amin menyebutkan, Komisi II akan mengagendakan pembahasan lanjutan melalui mekanisme di DPRD agar persoalan tersebut dapat dikaji lebih mendalam.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian mengenai dasar hukum penetapan tarif, pembagian kewenangan berdasarkan trayek, serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.(yls)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
Editor : Arif Oktafian