TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Pemkab Kuansing yang diwakili Pj Sekda H Fahdiansyah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPKj Bupati Kuansing 2024, dalam paripurna di Gedung DPRD Kuansing, Selasa (6/5/2025).
Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, Wakil Ketua II DPRD Romi Alfisyah Putra, 19 orang anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing, Pj Sekda H Fahdiansyah memberikan penjelasan satu per satu atas masukan dan catatan yang disampaikan tujuh fraksi di DPRD Kuansing sebelumnya.
Lalu, soal optimalisasi dan peningkatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pemikiran itu sejalan dengan pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah terus berupaya menggali semua potensi dalam upaya peningkatan PAD Kuansing. Potensi pariwisata, pajak dan retribusi, pajak kendaraan bermotor dan segala potensi lainnya. Untuk pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2024 masuk dalam bagian pendapatan transfer pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak. Tetapi mulai tahun 2025 ini pajak kendaraan bermotor dimasukkan dalam ikon pendapatan asli daerah.
Lalu, soal ketidakhadiran beberapa OPD di lingkungan Pemkab Kuansing dalam hearing bersama DPRD disebabkan terjadinya penundaan jadwal hearing. Sementara pada jadwal yang sama berikutnya OPD yang bersangkutan memiliki agenda kegiatan yang sudah terjadwalkan. Ke depan, saling koordinasi akan dikedepankan.
Pj Sekda Fahdian juga memberikan beberapa penjelasan lain yang disampaikan fraksi-fraksi soal pengembangan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di mana dalam mendukung program ketahanan pangan itu, Pemkab Kuansing telah menyiapkan sekitar 1.500 hektare lahan untuk tanaman pangan seperti jagung dan lainnya.
Pemkab Kuansing juga akan memperhatikan penggunaan dana transfer pusat untuk program-program skala prioritas untuk kepentingan masyarakat banyak seperti yang di sarankan fraksi di DPRD Kuansing.(dac)
Editor : Edwar Yaman