TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) terus menggesa rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kuansing.
Salah satunya dengan penyiapan studi kelayakan. Untuk penyiapan studi kelayakan pendirian perusahaan plat merah ini, Pemkab Kuansing menggandeng Universitas Riau (Unri).
Kini, Pemkab Kuansing menunggu hasil kajian studi kelayakan yang dilakukan Unri terhadap pendirian BUMD Kuansing. "Sekarang, studi kelayakan BUMD Kuansing masih dikaji Unri. Jadi kita tunggu dulu hasil kajiannya," ujar Kabag Ekonomi Setda Kuansing, Dr Trian Zulhadi, Sabtu (1/11/2025).
Trian Zulhadi menjelaskan, dalam rancangan studi kelayakan yang diajukan sebagai bagian dalam komponen BUMD itu, ada empat objek. Yakni, Wisma Jalur Kuansing dan Pekanbaru, pasar modern, UPT PAM Teluk Kuantan dan perkebunan.
Pemkab pun sudah melengkapi semua dokumen yang diminta oleh tim kajian Unri. "Kita sudah menyerahkan dokumen yang dimintai oleh tim Unri terkait kajian pendirian BUMD ini. Mudah-mudahan segera tuntas," kata Trian.
Pemkab berharap, tim kajian Unri ini bisa menuntaskan kajian studi kelayakan BUMD pada akhir November 2025. Sehingga hasil kajian kelayakan itu bisa disampaikan pada Mendagri untuk meminta persetujuan. Sehingga awal Januari 2026, Pemkab Kuansing sudah bisa mengajukan Ranperda BUMD ke DPRD Kuansing.
"Kalau tahapan ini lancar, kita memperkirakan April 2026 Ranperda BUMD sudah diketuk palu atau disahkan. Tinggal menyusun personalia dan direksinya," papar mantan Plt Asisten II Setda Kuansing ini.
Dalam penyusunan personalia dan direksi BUMD, Trian Zulhadi menyarankan agar diseleksi secara profesional, sehingga pelaksanaan BUMD Kuansing nantinya bisa maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Editor : Rinaldi