TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Di dalam APBD 2025, Pemkab Kuansing sudah menganggarkan dana untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN).
Hingga Desember 2025, Pemkab Kuansing baru membayarkan TPP sebanyak lima bulan. Sisanya, satu bulan dibayarkan, menunggu ketersediaan anggaran.
"Jadi untuk TPP, ada enam bulan atau enam kali yang kita anggarkan. Masih sisa satu bulan belum dibayarkan," ungkap Kepala BPKAD Kuansing, Jafrinaldi AP MSi, Senin (8/12/2025) di gedung DPRD Kuansing.
Menurut Jafrinaldi, per bulan dana yang dibutuhkan sekitar Rp12,5 miliar. TPP meski bukan urusan wajib, tetapi menjadi penyemangat pada ASN untuk meningkatkan kinerjanya.
Hanya saja, diakuinya, mulai 2026 mendatang, Pemkab akan memperketat pembayaran TPP pada ASN. Misalnya dengan memperhatikan kinerja ASN, disiplin maupun inovasi atau kreativitas ASN.
"Kedepan penilaiannya seperti itu. Tidak mungkin disamakan ASN yang berkinerja baik, disiplin dan inovatif TPP nya dibayarkan sama dengan ASN yang jarang masuk kantor dan lainnya," tegas Jafrinaldi.
Bila kebijakan ini dilakukan, maka juga membantu penghematan keuangan daerah. "Mungkin per bulannya bisa cuma Rp10 miliar untuk TPP," tambahnya lagi.
Apalagi di tahun 2026, masih berlanjut pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Dari hitungan BPKAD bersama TAPD, terjadi pengurangan sekitar Rp228 miliar. (dac)
Editor : M. Erizal