TELUKKUANTAN(RIAUPOS.CO) - Pemkab Kuansing terpaksa meng-cancel (menunda) pembayaran tiga bulan alokasi dana desa (ADD) di tahun 2025 lalu. Yakni bulan Oktober, November dan Desember 2025. Pasalnya, dana transfer provinsi yang di tunggu-tunggu tidak kunjung masuk hingga tutup tahun 31 Desember 2025 lalu. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tiga bulan ADD itu membutuhkan dana sebesar Rp21,7 miliar lebih.
Namun usulan pencairan yang diajukan 218 desa ke Pemkab lewat Dinas Sosial PMD, sudah disampaikan ke BPKAD Kuansing sebagai pemegang kas daerah Pemkab Kuansing.
"Kalau usulan pencairan tiga bulan ADD 2025 itu, sudah kami sampaikan ke BPKAD. Kami pun menunggu informasi dari BPKAD," ungkap Plt Kadis Sosial PMD Kuansing, Dody Fitrawan, Selasa (6/1/2026).
Dody Fitrawan sendiri yang baru dilantik sebagai Plt Kadis Sosial PMD Kuansing sejak 1 Januari 2026 menggantikan Edison yang pensiun, berjanji segera berkoordinasi dengan BPKAD Kuansing terkait soal itu.
"Saya baru beberapa hari ditunjuk jadi Plt Kadis Sosial PMD. Dan usulan pencairan tiga bulan ADD itu sudah disampaikan ke BPKAD sebelum tutup tahun. Agaknya, dana transfer yang tidak masuk sehingga pembayarannya tertunda," ujarnya.
Dody meyakinkan, kalau dana itu tetap akan dibayarkan Pemkab begitu dana masuk dan mencukupi.
Ketua APDESI Kuansing, Ardi Setiawan yang dikonfirmasi Riaupos.co mengakui kalau hingga sekarang sisa tiga bulan dana ADD tahun 2025 belum dibayarkan Pemkab.
Sementara administrasi pencairan sudah diajukan sebelum tutup tahun. Bahkan alokasi ADD dari Pos DAU 2025 sudah masuk 100 persen dari pemerintah pusat. "Dan Pemkab berjanji Januari 2026 ini akan dibayarkan. Kami masih menunggu," ujarnya.(dac)