TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Sensus ekonomi 2026 di mulai. Di Kabupaten Kuansing, sebanyak 339 petugas Sensus Ekonomi 2026 diturunkan untuk langsung ke lapangan mengumpulkan data ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh.
Menurut Kepala BPS Kabupaten Kuantan Singingi, Hartono Hardi, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia hingga ke tingkat daerah.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.
“Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ini,” ujar Hartono dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Teluk Kuantan, Rabu (24/6/2026).
Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM yang hadir menyebutkan, data merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Satu data yang benar akan melahirkan kebijakan yang benar. Sebaliknya, data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang keliru. Karena itu saya minta seluruh kepala OPD memberikan data yang akurat demi mendukung pembangunan daerah yang tepat sasaran,” tegas Bupati.
Baca Juga: Tertunda Dua Jam akibat Badai Petir
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam membangun basis data ekonomi nasional maupun daerah yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang.
“Membangun basis data ekonomi nasional dan daerah kita Kuansing, maka sensus yang menghasilkan satu data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar utama untuk menyusun kebijakan institusi dan perencanaan program pembangunan ke depan. Data ini sangat kita butuhkan secara faktual,” ujar Suhardiman.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memetakan secara jelas sektor-sektor usaha yang mengalami pertumbuhan maupun yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran, baik dalam pengalokasian anggaran, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.
“Ketika pemerintah mengetahui sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang masih tertinggal, maka intervensi pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur. Inilah yang akan mempercepat pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kuansing,” tambahnya.
Baca Juga: Harga TBS Turun
Pada akhirnya, seluruh kebijakan pembangunan yang berbasis data bermuara pada satu tujuan besar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi sejauh mana pembangunan itu mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
Maka data yang salah akan menghasilkan kebijakan yang salah pula. Oleh sebab itu, keakuratan dari dari Sensus Ekonomi ini akan menentukan kebijakan Kuansing dimasa datang, tegasnya. (dac)
Editor : Eka G Putra