TELUKKUANTAN DAN JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dan Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Senin (6/7). Ini dilakukan untuk pengembangan kasus dugaan suap jual beli jabatan yang dilakukan Suhardiman Amby.
Penggeledahan diawali KPK di rumah pribadi Ketua DPRD Kuansing Juprizal yang berada di Lingkungan 2, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Saat penggeledahan, Juprizal tidak berada di tempat. Ya, Juprizal memang menghilang sejak 29 Juni 2026 setelah ruang kerjanya disegel menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Selesai dari rumah pribadi Ketua DPRD Kuansing tersebut, Tim Penyidik KPK melanjutkan penggeledahan ke Balai Datuk Panglimo Dalam, Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman yang menjadi tempat tinggal pribadi Suhardiman Amby. Kedatangan tim KPK didampingi pihak kepolisian.
Belum diketahui secara pasti apa yang dicari dan dibawa tim KPK di Balai Datuk Panglimo Dalam itu. Informasi yang dihimpun Riau Pos di lapangan, KPK tiba sekitar pukul 10.00 WIB Balai Datuk Panglimo Dalam. “Benar, penyidik masih melaksanakan geledah di sejumlah lokasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (6/7).
Baca Juga: Ketua DPRD Kuansing Juprizal Menghilang, Putra Sulung Tak Tahu Keberadaan Sang Ayah
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci temuan dari hasil penggeledahan tersebut. Sebab, saat ini penyidik masih menyisir untuk mencari barang bukti dari kasus yang menjerat Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka. “Lokasi dan hasilnya nanti kami update lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ahad (5/7), KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Kuansing sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka menggeledah ruang kerja bupati, ruang rapat bupati, ruang kerja sekda. Usai menggeledah, KPK pun membuka segel kertas yang bertulisan KPK yang dipasang sejak Selasa (30/6) lalu.
KPK juga membuka segel ruang kerja wakil bupati, ruang kerja asisten I, dan ruang kerja kabag umum dan protokoler. Ahad (5/7), KPK juga menggeledah Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan dan rumah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kuansing ANY di Kelurahan Simpang Tiga Telukkuantan, Kecamatan Kuantan Tengah.
Ruang kerja bupati, ruang kerja wakil bupati, ruang kerja sekda tidak terlihat ada staf yang bekerja. Berbeda di ruang kerja, ruang kerja asisten I dan ruang kerja kabag umum dan protokoler yang terlihat ada aktivitas pegawai yang bekerja seperti biasa.
Wakil Bupati H Muklisin yang kini ditunjuk sebagai Plt Bupati sudah menempati ruang itu kembali. Begitu juga di ruang kabag umum dan protokoler, staf di bagian ini terlihat bekerja seperti biasa. “Pak Kabag sedang ikut rapat di multimedia bersama Pak Plt,” kata Hadi, salah seorang staf.
Di ruang multimedia, dari balik kaca terlihat Plt Bupati Kuansing H Muklisin bersama Plh Sekda Drs Muradi MSi memimpin rapat bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.
Muklisin menyebutkan, kembali menempati ruang wakil bupati yang segelnya sudah dibuka KPK. “Segel dibuka kemarin (Ahad, red) siang pukul 14.00 WIB. Saya juga dipanggil ke sini (kantor, red). Sempat ditanya-tanya sampai pukul 20.00 WIB,” ujarnya, Senin (6/7).
Ketika ditanyai soal kalau KPK juga menggeledah rumah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kuansing, ANY, Muklisin tak bersedia memberikan komentar. “Kalau soal itu saya no komen ya,” ujarnya.
Saat ini, dirinya fokus pada pelaksanaan pelayanan pemerintahan agar aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasa kembali serta fokus pada upaya pembayaran gaji ke 13 ASN, kepala desa dan cicilan tunda bayar yang wajib harus diselesaikan. “Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) pelayanan pemerintahan sudah normal kembali,” ujarnya.
Dalam penyelidikan KPK, tidak saja soal pengisian jabatan sekda, tetapi juga soal pelepasan kawasan hutan di Kuansing ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Kasus ini semakin kuat setelah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ‘’bernyanyi’’ kalau Suhardiman Amby meninggalkan amplop usai pertemuan 2 Juni lalu dan dikembalikannya pada 12 Juni 2026.
Menhut Siap Dipanggil KPK
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Menhut Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya terbuka memberikan bantuan apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum.
Raja Juli menyampaikan apresiasi terhadap langkah KPK yang terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan. “Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi,” kata Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (6/7).
Ia menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan, baik berupa dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan penyidik, khususnya soal dugaan pemberian amplop dari Suhardiman Amby. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola di lingkungan kementerian.
“Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses berbenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” ujarnya. Raja Juli juga memastikan dirinya bersedia memenuhi panggilan KPK apabila diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara.
“Apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, maka in sya Allah kami akan penuhi. Karena sekali lagi, ini dalam rangka pemberantasan korupsi dan memperbaiki sektor kehutanan kita,” ujarnya.
Menurutnya, upaya memperbaiki tata kelola kehutanan merupakan tanggung jawab yang melekat pada dirinya sebagai Menteri Kehutanan. Karena itu, Kemenhut berkomitmen mendukung setiap langkah yang bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih baik.
“Pembenahan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan sektor kehutanan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik suap maupun korupsi,” jelasnya.
Ketua DPRD Kuansing Masih Menghilang
Semenjak operasi KPK di Kuansing, Senin (29/6) lalu atau delapan hari sudah, Ketua DPRD Kuansing Juprizal menghilang dari publik dan tidak tahu keberadaannya. Riau Pos berulangkali melacak keberadaannya, di Gedung DPRD, rumah dinas maupun rumah pribadinya. Tetapi juga tidak ditemukan. Dua nomor ponselnya pun tidak aktif lagi.
Tidak ada sanak keluarga di kediaman pribadinya. Yang ada hanya penjaga rumah. Putra sulung Ketua DPRD Kuansing bernama Rafi pun tidak bisa lagi dihubungi lagi. Sebelumnya, Selasa (30/6) lalu, Rafi mengatakan, sejak adanya OTT KPK keberadaan sang ayah tidak diketahui.
Rafi menyebutkan, sebelum ramai di media massa adanya operasi KPK, sang ayah berada di rumah pribadi, Senin (29/6) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Waktu itu, Juprizal menyebutkan mau pergi keluar menemui temannya. Tetapi tidak menyebutkan siapa dan di mana.
“Ayah waktu Senin pagi itu, keluar pakai baju kaos warna hitam. Tidak baju dinas. Dan ayah bilang mau menemui temannya,” ujarnya bingung. Dia pun sudah mencari dan menanyakan pada pihak keluarga soal ayahnya, termasuk di kampung halaman, Cengar Kecamatan Kuantan Mudik. Tetapi juga tidak ada.
Dia hanya berharap, ayahnya dalam kondisi baik-baik saja walau informasi di luar ayahnya disebut-sebut ikut dicari. Di rumah pribadinya hanya terlihat mobil dinas Ketua DPRD BM 1766 NK yang diparkir di parkiran masjid di depan rumah.(das)
Laporan DESRIANDI CANDRA dan JPG, Telukkuantan dan Jakarta
Editor : Arif Oktafian