TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Plt Bupati Kuansing H Muklisin mengakui kalau Kabupaten Kuantan Singingi masih bergantung pada dana transfer keuangan pusat ke daerah. Baik untuk belanja pembangunan, belanja pegawai dan lainnya.
Makanya, bila proses pendapatan berupa transfer keuangan pusat ke daerah tidak masuk 100 persen dari yang diperuntukan, akan berdampak pada defisit anggaran. Sebab, program pembangunan yang disusun juga berdasarkan pada perhitungan anggaran pusat ke Kuansing. Belum lagi kondisi itu diikuti dengan transfer provinsi ke Kuansing.
Sedangkan realisasi PAD juga tidak tercapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Makanya, kewajiban daerah ke ASN, pada desa tidak bisa dibayarkan langsung 100 persen. Tetapi dengan cara dicicil.
Baca Juga: 700 Pembalap Drag Bike dari Empat Provinsi Adu Cepat di Sirkuit Sport Center Telukkuantan
"Makanya saya minta ASN, desa, bersabar. Karena kita ini, apa-apa harus menunggu transfer pusat. Sementara PAD kita kecil," katanya saat ditemui di pendopo rumah dinas jabatan bupati, Jumat (31/7/2026).
Namun Muklisin menegaskan, dia komitmen untuk melunasi semua kewajiban maupun tunda bayar daerah itu secara bertahap.
Di tanya besaran sisa transfer pusat dan provinsi yang belum dibayarkan ke Kuansing, Muklisin mengatakan saat ini tengah dihitung BPKAD. Data itu, rencananya akan dibawanya ke pemerintah pusat melalui Dirjen Keuangan Daerah. "Kita berupaya dan berdoa mudah-mudahan ada jalan keluarnya, segera dibayar pemerintah pusat," kata Muklisin.
Baca Juga: Apa yang Masih Tersisa dari Kesultanan Siak? Sebuah Refleksi Filosofis
Muklisin menyebutkan, dia akan sungguh berjuang secara iklas untuk masyarakat Kabupaten Kuansing. "Biar pun di luar sana ada yang mencle-mencle tentang saya, ya biar saja. Tetapi untuk diketahui, saya iklas berjuang untuk masyarakat Kuansing," tegas Muklisin.
Editor : Rinaldi