TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Plt Bupati Kuansing H Muklisin terus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Persoalan keuangan daerah, menurut Muklisin harus ditangani secara serius, terukur dan bersama-sama. Salah satu perhatian utama yang dibahas adalah penyelesaian tunda bayar, sekaligus memastikan pemerintah daerah tetap memperjuangkan hak para pegawai.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembayaran gaji PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Baca Juga: Pengaspalan Jalan Teratai Pekanbaru Capai 70 Persen
Ini disampaikan Plt Bupati H Muklisin dalam pertemuan bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) beserta jajaran dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Transfer ke Daerah (TKD), tindak lanjut pemeriksaan BPK, serta pendampingan peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Senin (24/8/2026) di Kantor Bupati.
Menurut Muklisin, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya berbicara mengenai angka dalam laporan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan hak-hak aparatur yang menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Adnan Wimbiarto SE MM memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kuansing yang terus melakukan pembenahan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Masih Ada 7 Titik, Presiden Perintahkan Segera Padamkan Sisa Karhutla di Riau
Dalam konteks tugas dan fungsi DJPb, pendampingan merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk pemantauan Transfer ke Daerah, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Adnan menyampaikan Kanwil DJPb siap membantu apabila Pemerintah Kabupaten Kuansing menghadapi kendala dalam proses pengelolaan maupun pelaporan keuangan.
“Kami mengapresiasi Pemkab Kuansing. Kalau ada kendala dalam pengelolaan keuangan, kami siap membantu dan melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Adnan.
Baca Juga: LLDIKTI Wilayah XVII Perkuat Komitmen Cegah dan Tangani Kekerasan di Lingkungan Kampus
Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Kanwil DJPb dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan keuangan dapat diselesaikan dengan langkah yang tepat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas LKPD. (dac)
Editor : M. Erizal