TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Fraksi-fraksi di DPRD Kuansing mendesak Pemkab segera menyelesaikan tunda bayar. Sehingga tidak terus membebani daerah.
Desakan ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap APBD Perubahan 2026 lewat masing-masing juru bicaranya, Senin (28/9/2026).
Paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Kuansing H Juprizal SE MSi bersama Wakil Ketua II Romi Alfisyah Putra, serta 19 anggota DPRD. Asisten III Setda Kuansing Drs Azhar MM hadir mewakili Plt Bupati H Muklisin, kepala dinas, badan, camat, pejabat eselon III dan undangan lainnya.
Baca Juga: Pelebaran Jalan di Pekanbaru Bukan untuk Akomodir PKL
Juru Bicara Faksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuansing, Hardiamon menyampaikan, APBD Perubahan tahun 2026 haruslah benar-benar mengarah kepada azas pemerataan dan berkeadilan yang sesuai dengan amanah undang-undang, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan tetap mengedepankan dan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta untuk penanganan dan pemulihan perekonomian daerah.
Sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA PPAS APBD Peubahan 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.553.625.728.288,50 triliun mengalami peningkatan Rp105.842.737.628,42 miliar. Sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp1.659.468.465.916,92 triliun.
Dengan bertambahnya anggaran pada APBD Perubahan ini Fraksi Gerindra berharap agar dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi masyarakat Kuansing.
Baca Juga: Pemkab Inhu Gesa Pengadaan Baju Seragam Gratis, Pelaksanaan Program Lewat Pendampingan Kejari
Fraksi Gerindra menyambut baik rancangan perubahan APBD Kuansing tahun anggaran 2026 dengan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan dana transfer, penyesuaian alokasi belanja pegawai, serta pembiayaan utang daerah.
Dalam pandangan umum ini, ada beberapa aspek yang Fraksi Gerindra soroti supaya menjadi perhatian. Setiap rupiah penambahan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan yang kuat, sasaran yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah Kabupaten Kuansing untuk menyelesaikan semua permasalahan tunda bayar di tahun 2026," kata Hardiamon.
Baca Juga: Roadshow Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Riau Dimulai, MAN 2 Pekanbaru Jadi Sekolah Perdana
Fraksi Gerindra selalu mengingatkan agar penggunaan APBD ini dilakukan dengan skala prioritas, efektif, efisien dan akuntabel sehingga benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Setiap rupiah APBD harus kita upayakan menghasilkan keluaran yang jelas, manfaat yang terukur, dan pembangunan yang benarbenar dirasakan masyarakat secara merata. Perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi pergeseran angka, melainkan harus meningkatkan kualitas kebijakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kuansing secara keseluruhan.
Selain itu, Fraksi Gerindra menegaskan agar pengurangan belanja modal tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat, dan meminta penjelasan pemerintah Kabupaten Kuansing mengenai program mana saja yang terdampak oleh pengurangan tersebut.
Baca Juga: PT BSP Tuntaskan Rehabilitasi DAS Seluas 772 Hektare di Taman Nasional Tesso Nilo
Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi Gerindra pada prinsipnya dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ini pun disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yusliadi, Ketua Fraksi Golkar Meirizaldi maupun Fraksi Demokrat, Nasdem-PKS, PAN dan PKB.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yusliadi menyarankan agar Pemkab berfokus pada penyelesaian tunda bayar sehingga tidak terus menjadi beban.
Baca Juga: ALAMAK!!! Krisis Ekonomi
Anggaran yang ada harus dilaksanakan secara efektif, efisiensi. Peningkatan tunjangan pegawai harus diiringi dengan kinerja yang optimal.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar APBD Perubahan harus dijalankan berdasarkan skala prioritas, ril dan kemampuan keuangan daerah.
Sehingga setiap rupiah bermanfaat nyata bagi masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah dan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: BPKP Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Pemkab Rohil, Target Level 3
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar, Mei Rizaldi menilai bahwa dia mencatat telah terjadi beberapa kali pergeseran anggaran. Kondisi ini menandakan tidak dilakukan dengan manajemen yang matang.
Banyak kegiatan yang terpaksa harus di rasionalisasi yang disebabkan banyaknya beban daerah yang harus di tunaikan pada tahun 2026. Makanya, kedepan penyusunan keuangan harus sungguh-sungguh.
Kemudian besarnya tunda bayar adalah dampak akibat perencanaan yang tidak matang. Akibatnya terjadi utang ke perangkat desa, gaji guru, rekanan, PPPK dan lainnya. Kondisi ini harus segera diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut terlalu lama. (dac)
Editor : M. Erizal