TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid bersama tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, Jumat (2/10/2026), turun ke Kabupaten Kuansing.
Mereka melakukan pengecekkan aktivitas sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Kuansing. Hal itu terkait banyaknya laporan yang sampai ke anggota DPR RI dapil Riau yang satu ini dari masyarakat soal aktivitas sejumlah PKS yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan dan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta penegakkan hukum.
Kedatangan anggota DPR RI Muhammad Rohid ke Kuansing didampingi Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup Ardyanto Nugroho, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup wilayah Sumatera, Kementrian Lingkungan Hidup Rachma Venita, anggota DPRD Kuansing Reky Fitro serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dody Fitrawan SAP MM.
Baca Juga: Agenda Perdana, Kapolres Kunjungi dan Silaturahmi dengan Bupati Inhu
"Jumat Pak Muhammad Rohid bersama tim Kementerian Lingkungan Hidup turun ke Kuansing. Untuk pengawasan dan penegakkan hukum serta melakukan pengecekkan langsung terkait pengaduan masyarakat yang diterimanya dan KLH," ungkap anggota DPRD Kuansing Reky Fitro, Sabtu (3/10/2026) di Teluk Kuantan.
Reky Fitro yang ikut langsung mendampingi mengatakan, dari pengecekkan lapangan, tim melakukan penyegelan dan penghentian aktivitas enam PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuansing. Dimana tim banyak menemukan temuan ketidaktaatan dalam menjalankan operasional PKS mereka. Ke enam PKS itu masing-masing, PT TAL, PT CRS, PT SIM, PT MAS, PT KTBM dan PT PT PCS.
Ditanya hingga kapan ditutup, Fitro mengatakan, hingga semua item temuan sudah dilakukan perbaikan oleh perusahaan. Mereka akan terus melakukan pemantauan di lapangan.
Baca Juga: Derby Sumatera, Besok Malam PSPS Bidik Tiga Poin Hadapi Semen Padang FC
Plt Kepala DLH Kuansing Dody Fitrawan membenarkan adanya penyegelan enam PKS yang beroperasi di Kabupaten Kuansing itu oleh Tim KLH bersama anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid.
"Pak Direktur yang langsung turun kemaren bersama Pak Rohid. Ini langsung menjadi kewenangan pusat," ujarnya.
Editor : Rinaldi