PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sudah hampir enam bulan anggaran 2025 berjalan. Tetapi penyerapan anggaran belanja daerah di Riau masih rendah. Dari 12 kabupaten/kota, 10 daerah serapan APBD-nya di bawah 50 persen, termasuk Pemerintah Provinsi Riau yakni hanya 49 persen dari pagu anggaran Rp9,2 triliun.
Ke-10 daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hulu baru 34 persen dari pagu anggaran Rp1,550 triliun yang merupakan terendah dari 12 kabupaten/kota di Riau. Diikuti Rokan Hilir (Rohil) 38,64 persen dari pagu anggaran Rp2,6 triliun, Pelalawan 40,53 persen dari pagu anggaran Rp1,998 triliun, Kampar 42,64 persen dari pagu anggaran Rp3,145 triliun, Kepulauan Meranti 43,10 persen dari pagu anggaran Rp1,362 triliun.
Kemudian ada Indragiri Hilir (Inhil) 43,20 persen dari pagu anggaran Rp2,253 triliun, Siak 45,49 persen dari pagu anggaran Rp1,456 triliun, Indragiri Hulu (Inhu) 47,94 persen dari pagu Rp1,619 triliun, Dumai 48,7 persen dari APBD sebesar Rp2,1 triliun, dan Bengkalis sebesar 49,66 persen dari pagu anggaran Rp3,2 triliun.
Sedangkan dua daerah yang serapan APBD-nya di atas 50 persen adalah Kuantan Singingi (Kuansing) sebesar 50,41 persen dari APBD murni Rp1,727 triliun dan Pekanbaru yang tertinggi yakni 63,58 persen dari pagu APBD 2025 sebesar Rp3,022 triliun.
Rendahnya serapan APBD ini diakui Gubernur Riau Abdul Wahid usai memimpin rapat bersama pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (15/9 ) pekan lalu “Masih rendah (realisasi APBD 2025, red),’’ ujarnya.
‘’ Kita akan mengambil langkah dengan masing-masing dinas bisa melakukan coaching clinic yang nanti dipimpin oleh Sekda dan tim agar realisasi dan pendapatannya betul-betul terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Gubri menyebutkan salah satu faktor rendahnya realisasi anggaran dikarenakan masih adanya tunda bayar. Dirinya berharap pada tahun 2026, hal serupa tidak terjadi. “Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tertekan secara finansial dan fiskal kita tertekan karena ada beban tahun lalu, tunda bayar yang harus kita selesaikan,’’ ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi menjelaskan, realisasi keuangan baru 34,1 persen dan realisasi fisik 45,19 persen persen tersebut hingga akhir Juni atau triwulan II. “Jika melihat realisasi fisik dan keuangan hingga akhir Juni 2025, kondisinya masih normal atau balance,’’ ujarnya.
‘’Realisasi fisik memang wajar lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan, karena capaian keuangan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di kas daerah,” tambah mantan Kadisdikpora Rohul itu.
Dijelaskannya, meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan tetap berjalan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rohul.
“Seluruh program yang dijalankan sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD. Hal ini sudah terukur dan disesuaikan dengan kondisi perencanaan penerimaan keuangan daerah sepanjang tahun berjalan,” terangnya.
Di Rohil, Wakil Ketua DPRD Rohil Imam Suroso SE menyebutkan DPRD telah mendorong agar progres serapan anggaran yang dilakukan berjalan dengan baik. Pasalnya, hingga saat ini serapan APBD sebesar Rp2,6 triliun baru 38,64 persen dan fisik baru 40,17 persen.
Ia menegaskan mendorong digesanya percepatan pelaksanaan kegiatan apalagi mengingat waktu yang tersisa sekitar hanya tiga bulan lebih. “Sementara banyak kegiatan yang belum terlaksana, kontrak, kegiatan, terkait lelang juga. Jadi proses itu semua harus dipercepat,” katanya.
Di Pelalawan juga demikian, DPRD setempat menegaskan kepada seluruh OPD agar bisa merealisasikan semua kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2025 . Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH MH, Selasa (16/9).
“Ya, sisa waktu penggunaan anggaran tahun ini hanya tinggal sekitar tiga bulan lagi. Sementara yang kita ketahui realisasi serapan anggaran seluruh OPD Pemkab Pelalawan tergolong masih belum maksimal yakni dengan persentase sekitar 40 persen. Jadi, jika ini tidak segera digesa, tentunya bisa menimbul Silpa yang cukup besar,” terangnya.
Ia menambahkan, pengalaman pada tahun sebelumnya, memasuki bulan September ini, paling tidak realisasi serapan anggaran sudah mencapai 70 persen. “Kita minta para kepala OPD dapat segera menggesa kegiatan sehingga semua kegiatan yang dianggarkan memang benar-benar terwujud sesuai yang tertera di mata anggaran yang sudah disahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan H Devitson Saharuddin SH MH menambahkan, hingga Agustus realisasi serapan APBD Pelalawan tahun 2025 telah mencapai 40,53 persen dari pagu Rp1.998.684.452.902.
Namun, pihaknya optimis serapan APBD ini akan mencapai persentase sesuai target yang telah ditentukan yakni 90 persen lebih sebelum masa anggaran tahun 2025 berakhir. “Untuk itu, kita meminta agar seluruh OPD dapat serius mempercepat menuntaskan berbagai pekerjaan fisik di lapangan serta melakukan proses pencairan anggaran,” tuturnya.
Di Kampar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar Hambali, menjelaskan hingga periode Januari–Agustus 2025, realisasi belanja daerah Pemkab Kampar baru mencapai Rp1,341 triliun atau sekitar 42,64 persen dari APBD 2025 sebesar Rp3,145 triliun.
Menurutnya, angka ini masih tergolong rendah sehingga perlu dilakukan percepatan agar target penyerapan anggaran bisa tercapai pada akhir tahun. “Realisasi belanja daerah harus terus dipacu agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik,” ujar Hambali, Ahad (21/9).
Hambali menegaskan akan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan.
“Serapan anggaran yang optimal akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya beli masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Karena itu, seluruh OPD diinstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan,” tambah Hambali.
Di Kepulauan Meranti, pemkab setempat mencatat capaian realisasi belanja daerah sebesar Rp587,25 miliar atau 43,10 persen tersebut hingga periode 31 Agustus 2025. Angka tersebut berasal dari total target belanja daerah yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp1,36 triliun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Sumprianto menjelaskan realisasi fisik capaiannya lebih tinggi yakni Rp696,18 miliar atau 51,10 persen dari total target. Hal ini sejalan dengan mekanisme pencairan anggaran pemerintah daerah, di mana progres pekerjaan fisik umumnya lebih dulu terlaksana dibandingkan realisasi keuangan.
“Per akhir Agustus, serapan belanja daerah kita tercatat Rp587,25 miliar atau 43,10 persen dari target Rp1,36 triliun. Sementara itu, untuk realisasi fisik, capaiannya lebih tinggi yakni Rp696,18 miliar atau 51,10 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan penyerapan keuangannya,” ujarnya, Ahad (21/9).
Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti terus berupaya mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Evaluasi rutin juga dilakukan agar serapan anggaran dapat lebih optimal di sisa waktu tahun berjalan.
“Kami mendorong seluruh OPD mempercepat realisasi kegiatan, namun tetap menjaga kualitas pekerjaan. Harapannya, percepatan ini memberi dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik,” pungkas Bambang.
Di Indragiri Hilir, Bupati Herman mengatakan meski serapan masih rendah, Inhil telah berhasil menuntaskan permasalahan defisit anggaran dalam membenahi keuangan APBD. “Dalam penyelesaian tersebut beberapa program harus dipangkas. Namun tetap mengutamakan program prioritas tahun 2025 ini,” ujarnya.
“Program pemerintah untuk tahun 2025 tidak semua yang kami sampaikan bisa terealisasi, apalagi kondisi keuangan APBD kita dilakukan efisiensi. Dalam pembangunan pun perlu bertahap dengan prinsip skala prioritas. Itu perlu kolaborasi semua pihak. Kami harap masyarakat mengerti,” paparnya.
Di Siak, keuangan pemkab juga terdampak atas efisiensi. Memasuki September, tak hanya menyelesaikan tunda bayar tapi pemkab juga menjaga ritme agar dapat merealisasikan apa yang menjadi kewajiban. Dari APBD sebesar Rp1,456 triliun, serapan keuangan baru 45,49 persen dan fisik 57,40 persen.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Raja Indor Parlindungan Siregar mengatakan Pemkab Siak berupaya agar program pembangunan atau bantuan sosial tidak dihentikan atau dipangkas dengan melakukan optimaliasi belanja dan pendapatan daerah.
‘’Realisasi pendapatan daerah di 2025 per 8 September 2025 sebesar Rp1.543.773.834.961,37, atau 51,46 persen dari proyeksi pendapatan daerah di tahun 2025 sebesar Rp2.999.914.727.087,28,’’ jelasnya. Apa langkah strategis menghadapi penurunan pendapatan? “Kami elakukan update data wajib pajak daerah dan melakukan perhitungan potensi rill,” terangnya.
Di Inhu, realisasi APBD 2025 belum sesuai target. Salah satu penyebab utama lambatnya dimulai kegiatan di sejumlah OPD. Hal ini diakui Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu, Karjo.
“Secara umum realisasi APBD 2025 belum sesuai target,” ujarnya akhir pekan kemarin. Dijelaskannya, realisasi keuangan tercatat baru mencapai 47,94 persen. Sedangkan realisasi fisik pada APBD 2025 baru 50,32 persen. “Ini realisasi APBD tahun 2025 hingga Agustus,” ucapnya.
Sementara sesuai rencana, target realisasi APBD 2025 pada bulan Agustus 2025 itu yakni 70,27 persen. “Realisasi hingga pekan ketiga di bulan September 2025 belum dihitung,” ungkapnya. ‘’Jika dihitung hingga akhir September tentunya akan terjadi penambahan persentase Namun tetap saja belum sesuai target walaupun sudah mendekati,’’ ujarnya.
Untuk mencapai target realisasi APBD 2025, kepada masing-masing OPD untuk mempercepat pekerjaan dan kegiatan. “Kegiatan di masing-masing OPD pada bulan September ini sudah mulai berjalan, setidaknya diakhir September realisasi APBD terus meningkat,” terangnya.
Di Bengkalis, hasil evaluasi pemkab, sampai tanggal 31 Agustus 2025 realisasi fisik secara keseluruhan APBD 2025 mencapai 54,40 persen. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 49,66 persen. Dalam evaluasi tersebut, satu per satu OPD dan pemerintah kecamatan diminta memaparkan realisasi fisik dan keuangannya.
Staf Ahli Bupati Bengkalis Johansyah Syafri menyoroti, data capaian yang menunjukkan masih adanya beberapa OPD yang berada di zona merah yakni memiliki serapan anggaran yang rendah. “Kami menginstruksikan agar OPD yang bersangkutan segera melakukan akselerasi atau percepatan, untuk mengejar target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Johansyah menyampaikan, hasil evaluasi memang ada beberapa OPD yang masih rendah pencapaian realisasi kegiatannya. Namun ini masih bisa terkejar dan biasanya akan terlihat persentasnya meningkat di bulan Oktober 2025.
Ia menekankan, pentingnya kerja keras dan koordinasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. “Kami meminta seluruh OPD untuk betul-betul bekerja dengan baik, selalu memperhatikan aturan dan ketentuan dan jangan sampai terjerat persoalan hukum,” tegas Johansyah.
Di Kuansing, meski hingga akhir Agustus 2025, realisasi keuangan dan fisik APBD Kuansing 2025 masih rendah. Namun, sudah melebihi 50 persen. Dari APBD Rp1,727 triliun, realisasi keuangan mencapai 50,41 persen dan fiisk 53,95 persen.
Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemkab Kuansing, salah satunya disebabkan adanya perubahan sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa elektronik yang dilakukan oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ). Dimana sebelumnya menggunakan katalog elektronik 5.0 tetapi sekarang beralih menjadi 6.0.
“Perubahan ini tentu perlu menyesuaikan dan uji coba. Dan tadi sudah ready dengan perubahan itu,” kata Sekda Kuansing Zulkarnain ST MSi, Selasa (16/9). Namun dengan sisa waktu tiga bulan lebih ini, pelaksanaannya bisa digesa. “Dengan sisa tiga bulan setengah ini, realisasi fisik dan keuangan bisa kita gesa, 95-97 persen,” ujar Zulkarnain.
Ditanya soal apakah kebijakan efisiensi anggaran masih akan berlanjut di 2026, Zulkarnain menyebutkan kemungkinan masih akan berlanjut. Apalagi sudah disebutkan akan ada efisiensi sekitar Rp200 triliun lebih yang dilakukan, tentu akan berdampak pada alokasi dana daerah.
Untuk menekan jauhnya pengurangan dana pusat ke daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD yang ditargetkan sebesar Rp240 miliar atau naik dari target tahun 2024 Rp170 miliar lebih.
“Sekarang kita fokus untuk menggesa penyerapan APBD 2025 dan soal kemungkinan akan berlanjut efisiensi anggaran, kita tunggu keputusan pusat,” ujarnya.
Di Pekanbaru, dari APBD sebesar Rp3,022 triliun, hingga September realisasi keuangan sudah mencapai 63,58 persen. Sementara itu, realisasi kegiatan fisik berada di angka 48,74 persen. Meski tertinggi di Riau, masih ada sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang perlu dikejar agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyampaikan pemerintah kota terus mendorong percepatan serapan anggaran pada masing-masing OPD. Menurutnya, realisasi anggaran tidak hanya menyangkut soal administrasi keuangan, namun juga berhubungan langsung dengan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Masih ada beberapa OPD yang perlu lebih fokus untuk mengoptimalkan serapan anggaran, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Zulhelmi, Ahad (21/9).
Ia menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi dua perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam realisasi pembangunan fisik. Program-program yang dijalankan kedua dinas tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.
Zulhelmi menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan. Salah satu prioritas yang terus didorong adalah perbaikan infrastruktur jalan, mengingat jalur transportasi memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Pemerintah Kota Pekanbaru berharap hingga akhir tahun, serapan anggaran baik dari sisi keuangan maupun fisik dapat mencapai target maksimal. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.(epp/fad/amn/kom/wir/*2/mng/kas/ady/sol/ksm/dac/ilo)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian