JAKARTA (RIAUPOS.CO) –Indonesia secara resmi memiliki Government Technology (GovTech), Senin (27/5) hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meluncurkan GovTech secara langsung di Istana Negara, Jakarta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa GovTech bukan aplikasi. Melainkan keterpaduan layanan digital untuk semua kementerian dan lembaga.
Dia mengakui, selama ini instansi pemerintah memiliki aplikasi layanan sendiri-sendiri. Hal itulah yang kerap menyusahkan masyarakat lantaran harus mengunduh banyak aplikasi dan berulang-ulang mengisi formulir.
aplikasiBaca Juga: Instagram Siapkan Aplikasi Baru sebagai Pesaing Twitter
”Jadi, besok (hari ini, red) Presiden me-launching GovTech-nya dulu. Nama GovTech-nya apa, besok (hari ini, red) akan di-launching Presiden,” ujar Anas dalam konferensi pers persiapan Penyelenggaraan SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Jakarta, Ahad (26/5).
Sejak awal, kata dia, Presiden mendorong agar birokrasi bisa berdampak. Pasalnya, selama ini birokrasi seolah sangat sibuk, tapi ternyata dampaknya kecil, bahkan sebagian tidak berdampak sama sekali. Hal itu pun selaras dengan dorongan agar birokrasi lincah.
Untuk mewujudkannya, perlu instrumen digital. Sayang, digitalisasi yang selama ini muncul hanya berupa aplikasi-aplikasi. ”Karena itu, Presiden telah mengarahkan kepada kami, sekarang dilarang untuk membuat banyak aplikasi baru. Bahkan, tidak boleh satu inovasi satu aplikasi,” tegasnya.
Kementerian dan lembaga, lanjut dia, hanya diperbolehkan untuk menginteroperabilitaskan layanan-layanan mereka. Selain membuat birokrasi lincah, Anas menyebut penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) itu berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum.
Hal tersebut tercermin dari beberapa negara yang sudah menerapkan SPBE sepenuhnya. Misalnya, Denmark. Lalu, ada Cina yang kemiskinan eksponensialnya berhasil turun dari 5,7 persen ke 0,6 persen selama lima tahun dari 2015 hingga 2019 dengan penerapan berbagai platform dalam program inklusi keuangan digital.
”Bagaimana semua negara terbaik di dunia ini adalah negara yang government development index-nya bagus. Dari sini kita belajar. Maka, tidak ada pilihan, kecuali dengan digitalisasi,” jelasnya.
Dengan perubahan itu, nantinya masyarakat tak perlu lagi sibuk mengunduh banyak aplikasi. Masyarakat juga tak perlu bolak-balik fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Sebab, GovTech akan sepenuhnya diakses melalui single sign on alias satu aplikasi dengan banyak layanan.
Menurut Anas, saat ini semua kementerian/lembaga tengah mengintegrasikan layanannya. Kementerian Kesehatan, misalnya, mengintegrasikan layanannya dalam Satu Sehat.
Pun, Kemenpan-RB yang tengah mengintegrasikan semua layanan ASN dalam Smart ASN. Bahkan saat ini tengah diujicobakan kepada sekitar 5 ribu ASN. Diharapkan, pada Oktober 2024, semua sudah interoperabilitas dalam satu portal.
Selain peluncuran GovTech, akan diumumkan indeks SPBE setiap kementerian lembaga. Dalam kesempatan itu, akan dilakukan penandatanganan komitmen pimpinan instansi kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
Lalu, dilanjutkan sesi penghargaan anugerah Digital Government Award kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE. Yaitu, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan peningkatan penerapan SPBE.(mia/c7/fal/jpg)
Editor : Rindra Yasin