JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan alokasi dana untuk tahun anggaran 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua IKN Raja Juli Antoni dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (10/6) mengatakan, dalam pagu indikatif Rancangan APBN 2025, pihaknya mendapatkan alokasi Rp505,5 miliar.
Jumlah itu, lanjut dia, turun dibandingkan alokasi pada 2024 sebanyak Rp543 miliar. Imbas penurunan tersebut, Toni menyebut terdapat kekurangan anggaran untuk tahun depan.
Dari semua unit, dalam struktur OIKN, mayoritas kedeputian mengalami penurunan anggaran. ‘’Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025. Totalnya Rp29,8 miliar,’’ ujarnya.
Kenaikan itu, kata dia, merupakan konsekuensi bertambahnya pengelolaan aset milik negara. Sebab, bangunan yang telah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal diserahkan ke OIKN.
Secara otomatis, OIKN membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola dan menjaga kualitasnya. Selain itu, ada pembangunan infrastruktur lanjutan untuk Program Pembangunan IKN 2025. ‘’Ketiga, untuk penyediaan teknologi kota pintar,’’ tuturnya.
Pihak OIKN, lanjut dia, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait hal itu. Dia berharap usulan tersebut bisa menjadi bahan diskusi untuk dipertimbangkan kenaikannya.
Merespons usulan itu, Komisi II DPR belum memberikan tanggapan. Dalam rapat kemarin, agenda baru sebatas mendengarkan penjelasan dari pihak OIKN. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, para anggota komisi II akan melakukan pendalaman atas usulan tersebut. ‘’Komisi II DPR membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang,’’ terangnya.(far/ttg/jpg)
Editor : RP Arif Oktafian