JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Serangan ransomware yang mengobrak-abrik Pusat Data Nasional atau PDN berbuntut panjang. Sebelumnya hacker atau peretas meminta tebusan sejumlah USD 8 juta atau berkisar Rp 131 miliar lebih.
Namun dalam perkembangannya, pemerintah ogah membayar tebusan yang diminta kelompok peretas tersebut. Akhirnya, data PDN lebih itu direlakan untuk menjadi milik hacker atau para peretas.
Terkait dengan keengganan pemerintah Indonesia membayar tebusan yang diminta hacker yang menyerang Pusat Data Nasional dengan ransomware, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong. Kepada wartawan di Jakarta, dirinya menyebut bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta.
Dia juga menyebut kalau berdasarkan audit sementara yang dilakukan oleh tim BSSN, kondisi data yang sudah jatuh ke tangan hacker dalam keadaan terenkripsi.
"Jadi itu terenkripsi, tapi di tempat dan sekarang sistem PDNS 2 ini sudah kita isolasi. Tidak ada yang bisa mengakses. Kita putus dari akses dari luar. Jadi kondisinya demikian, jadi apakah bisa disalahgunakan? Tidak bisa," tandas Herlan.
Sumber: JawaPos.com