Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Usman Hamid Sebut Peristiwa Kudatuli Adalah Produk Intervensi Politik Kekuasaan

Rinaldi • Sabtu, 20 Juli 2024 | 21:15 WIB

Ilustrasi PDIP.
Ilustrasi PDIP.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli. Peristiwa itu dinilai sebagai produk dari intervensi politik pemerintah saat itu.

Usman menjelaskan, serangan terhadap kantor PDI pada 27 Juli 1996 seharusnya disebut raid atau penyerangan bukan riot atau kerusuhan.

"Istilah serangan, itu menunjukkan ada satu pihak dari otoritas keamanan bersama sekelompok preman yang secara sengaja menggunakan kekerasan, menyerang sekretariat PDI, dan menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan seluruh orang-orang yang ada di sana," kata Usman dalam diskusi bertajuk Kudatuli, Kami Tidak Lupa di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Usman menambahkan, serangan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan kepemmpinan Megawati Soekarnoputri. Langkah itu dilakukan pemerintah orde baru sebagai bagian dari upaya penyingkiran oposisi politik. "Jadi, sampai di titik itu, jelas peristiwa 27 Juli adalah peristiwa yang lahir sebagai produk dari intervensi politik kekuasaan, termasuk politik kekerasan negara berupa pengambilalihan paksa dan penangkapan, penyerangan, dan lain-lain gitu," tegas Usman Hamid.

Dia menekankan, keterlibatan aparat keamanan dalam serangan tersebut, meskipun beberapa menggunakan seragam sipil. "Tetapi, kalaupun aparat TNI misalnya menggunakan seragam sipil, aparat kepolisian juga masih jelas menggunakan seragam resmi dan ikut melakukan penyerangan atau pembubaran aksi mimbar bebas di dalam areal kantor PDI ketika itu," ungkap Usman Hamid.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat yang ditunjukkan melalui protes di berbagai lokasi seperti Senen, Kramat, Menteng, dan Jalan Diponegoro. Rekayasa politik pemerintah itu, kata Usman, terlihat jelas dengan menggusur kepemimpinan oposisi, yang memicu protes keras di berbagai tempat.

Menurut dia, peristiwa 27 Juli juga menjadi pemicu gelombang penculikan dan penghilangan paksa. Dimulai dengan aktivis PRD dan penculikan Wiji Thukul. Gelombang pertama penculikan dimulai dari peristiwa 27 Juli, diikuti gelombang kedua pada sidang umum MPR 1998.

"Gelombang ketiga penculikan dan penghilangan paksa terjadi pada Mei ketika saksi-saksi kunci yang melihat keterlibatan aparat itu disingkirkan, dieliminasi," terang Usman Hamid.

Sumber: Jawapos.com

Editor : RP Rinaldi
#pdip #amnesty #kudatuli