JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Program makan bergizi gratis terus dimatangkan. Selasa (23/7), Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memimpin langsung uji coba implementasinya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam uji coba yang digelar di SD Sentul 002 dan 003 itu, makanan yang disediakan memiliki anggaran Rp14.900 per porsi.
Gibran mengatakan, besaran anggaran per porsi kemungkinan tidak jauh dari range tersebut. Hal itu, sekaligus mengklarifikasi isu yang digulirkan seorang ekonom yang menyebut jatah anggaran dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi.
Dia memastikan, demi visi melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, negara tidak boleh terlalu mengirit. “Kita tidak boleh pelit-pelit,” ujarnya usai memantau uji coba.
Dengan anggaran Rp14.900 per porsi pada uji coba kemarin, Gibran mengklaim asupan yang didapat cukup ideal. Setiap siswa mendapat jatah nasi dengan lauk ayam dan sayur. Kemudian ada juga menu tambahan berupa buah pisang dan susu.
Dalam implementasi, mungkin saja besaran anggaran per daerah akan berbeda-beda. Sebab tiap daerah punya standar harga barang, biaya distribusi, hingga makanan khas yang beragam.
“Menunya (bisa) beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500,” tegasnya. Dia menegaskan, dalam pemenuhan nilai gizi, tidak bisa dilakukan dengan perspektif hemat. Karena ada asupan yang harus dipenuhi kadarnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, untuk menetapkan besaran angka yang pas, pihaknya akan terus melakukan uji coba hingga Oktober mendatang. Lokasinya pun bakal disebar di banyak kota. Harapannya, tim bisa mendapat masukan yang komprehensif.
Selama uji coba, Gibran memastikan murid, guru, orang tua hingga ahli gizi dipersilahkan untuk memberikan masukan bahkan kritik. “Kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up,” jelasnya.
Dalam uji coba, lanjut dia, yang dicoba bukan hanya menu. Melainkan juga mencakup banyak hal. Seperti skema pengadaan barang hingga skema pelibatan pihak ketiga. Baik usaha mikro, warteg, industri katering berskala kecil, bahkan usaha orang tua murid. “Memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong-royong menyajikan makan siang ini,” jelasnya.
Berbagai input yang disampaikan selama masa uji coba tiga bulan ke depan akan dievalusi sekaligus menjadi masukan sebelum kebijakan digulirkan. Soal waktu penggulirannya, juga masih dikalkulasi.
Dalam kesempatan itu, dia juga membeberkan, pelaksanaan program makan bergizi rencananya akan dikelola oleh lembaga atau kementerian tertentu. “Sekali lagi siapa yang mengurus, siapa yang bertugas untuk mengawasi, siapa yang bertugas untuk distribusi, logistik, nanti akan segera kita tentukan,” kata dia.
Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi menambahkan, satu-satunya poin yang sudah dipastikan dari persiapan program makan bergizi adalah besaran alokasinya. Yakni Rp71 triliun di APBN 2025.
Adapun teknis lainnya, masih dikaji. Saat ini, lanjut dia, tim pakar sedang melakukan uji coba pilot project dan riset. Dari kajian basis ilmiah itu, nantinya keputusan akan diambil. “Jadi pasti belum ada kesimpulan lain, termasuk kesimpulan soal harga,” ujarnya.
Yang jelas, dalam implementasi program ini, ada dua poin yang ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dipastikan. Pertama, harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.
Dua poin tersebut yang tengah disimulasi dengan ketersediaan anggaran. “Soal harga (per porsi). menurut saya itu masih jauh, karena prosesnya masih sedang berlangsung,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso SpA kemarin menyampaikan masukannya. Dia mengingatkan wacana anggaran Rp7.500 per porsu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak.
Misalnya jika harga itu hanya diberikan telur, maka akan dapat tiga biji. Untuk itu perlu memikirkan aspek nutrisi, kalori, dan protein dalam setiap penganggaran makan. “(Tiga butir telur, red) untuk tambahan protein okelah,” katanya.
Idealnya makanan sehat untuk anak memenuhi makronutrisi lengkap. Menurut Piprim makanan sehat harus mampu memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, dan serat. “Bisa disiasati asal (anggaran) yang sampai ke anak benar Rp7.500 per porsi,” ujarnya.
Selain itu Piprim mengingatkan bahwa ada banyak sumber protein. Indonesia menurutnya cukup kaya. Sehingga dapat memanfaatkan protein lokal. Dia mencontohkan sate telur puyuh atau sate hati ayam. “Masih bisa murah meriah asal kandungan gizinya diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, dia mengingatkan soal vaksinasi. Salah satunya adalah vaksin polio. Menurutnya vaksin ini penting. “Ketika cakupan imunisasi tinggi maka penyakit dapat ditanggulangi. Kalau cakupan turun sampai 60 persen saja, muncul KLB (kejadian luar biasa),” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Riset Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto menuturkan, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan berpotensi memotong sejumlah program penting pemerintah lainnya.
Dia menilai, meski relatif lebih kecil dibanding janji kampanye Prabowo-Gibran, pagu anggaran MBG 2025 yang sudah dipatok sebesar Rp 71 triliun masih sangat besar. ’’Kenapa ini (program MBG) perlu dapat perhatian? Karena butuh biaya yang besar. Berubah terus idenya, yang terakhir diputuskan anggaran untuk program MBG di tahun pertama sebesar Rp71 triliun, tapi tetap saja besar meskipun tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal masa kampanye dulu. Tetap saja Rp71 triliun itu besar,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa (23/7).(far/lyn/dee/syn/wan/jpg)
Editor : RP Arif Oktafian