JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat negara, Rabu (11/9). Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial digantikan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Risma mengundurkan diri karena akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.
Pejabat lain yang dilantik adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Aida Suwandi.
Setelah Risma mundur, menteri sosial sementara diserahkan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy. Seluruh kegiatan dikerjakan Muhadjir. Termasuk hadir pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI kemarin. Setelah rapat, Muhadjir melakukan serah terima jabatan dengan Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial.
Kemarin pagi, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dibacakan di Istana Negara. Artinya Gus Ipul sudah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial.
Gus Ipul baru dikabari akan menggantikan Risma dua hari sebelum pelantikan. Dia menerima jabatan baru dan meninggalkan jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan. “Ini suatu kepercayaan,” katanya ketika ditanya kenapa mau menerima tawaran sebagai menteri sosial yang hanya tinggal satu bulan.
Karena baru dilantik, dia minta waktu dua hari untuk mempelajari. Sejauh ini dia belum komunikasi dengan Risma tentang tugas sebagai menteri sosial. “Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir. Setelah itu saya akan beri pernyataan apa yang akan dilakukan kedepannya,” ucapnya.
Dia berupaya untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin meski cuma hitungan hari. Selain menuntaskan program mensos sebelumnya, Gus Ipul juga punya misi soal memuluskan masa transisi pemerintahan baru di Kemensos. “Ya pasti presiden punya maksud yang saya kira diantaranya adalah mencoba menata masa transisi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut melantik Eddy Hartono. Dia dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024. Eddy menyampaikan apresiasi kepada Kepala Negara yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Kepala BNPT.
“BNPT sebagai koordinator untuk menyinergikan kementerian/lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan supaya kondisi penanggulangan terorisme ini berjalan dengan baik,” tutur Eddy.
Pejabat lain yang diambil sumpahnya adalah Aida Suwandi. Dia dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS. Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024.
Usai dilantik, Gus Ipul langsung menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) pada siang harinya di Kantor Kemensos, Jakarta. Sertijab ini dilakukan oleh Muhadjir Effendy sebagai Plt Mensos. Muhadjir sendiri baru bertugas lima hari sebagai Plt Mensos setelah ditunjuk oleh Jokowi pada 6 September 2024 lalu. Namun, ini kali kedua dirinya menjabat sebagai Plt Mensos setelah sebelumnya dirinya menggantikan Juliari Batubara yang diciduk KPK terkait kasus bansos.
Suasana sertijab sangat cair. Guyonan demi guyonan dilontarkan oleh keduanya. Diawali dengan Muhadjir yang mengenalkan Gus Ipul sebagai profesor. Jadi keduanya sejatinya memiliki gelar yang sama, yakni professor. “Jadi sama-sama profesor ini. Tapi beda artinya, profesor kalau kata beliau protolan pemuda ansor,” katanya disambut gelak tawa.
Canda tawa ini dimintanya turut dibawa dalam kepemimpinan Gus Ipul di Kemensos. Sehingga, suasananya semakin segar tapi tetap kerja keras. Dia pun meyakini, Gus Ipul bisa melaksanakan hal itu sehingga tidak banyak ketegangan.
“Karena Kementerian Sosial ini harus dipimpin oleh orang yang memimpin dengan penuh kesungguhan, yang diurus orang miskin dan orang susah, karena itu kalau juga kemudian suasana jadi susah juga tidak bagus. Jadi kita bikin yang lebih riang, gembira,” tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta agar Sekjen PBNU ini segera fokus untuk memimpin Kemensos mengingat dirinya masih menjabat Wali Kota Pasuruan. Dia menitipkan pesan untuk segera merapikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini dinilai sangat penting karena basis DTKS merupakan rujukan yang dipakai semua kementerian yang berkaitan dengan masalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan hingga masalah gizi yang nantinya terkoneksi dengan program-program gizi dari pemerintah yang baru.
Apalagi, DPR sudah menyetujui adanya kenaikan anggaran Kemensos di sektor permakanan dari Rp1,3 triliun menjadi Rp3,7 triliun. “Dan itu saya kira cukup nanti untuk meningkatkan kapasitas kinerja dari Kementerian Sosial terutama di dalam mendukung program unggulan presiden terpilih yaitu meningkatkan gizi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf pada jajaran pegawai Kemensos jika dalam masa tugasnya yang sangat singkat tersebut ada hal-hal yang kurang berkenaan. Terutama, dalam pertemuan terakhir, yang mana ada beberapa hal yang mendapat kritikan tajam darinya.
Guyonan Muhadjir turut disambut oleh Gus Ipul yang mengatakan jika Muhadjir sepertinya memang memiliki spesialisasi menjadi Plt Mensos. Sebab sudah dua kali menjabat sebagai plt mensos. “Jarang itu PLT sampai dua kali dan lama. Yang pertama lama ya, cukup lama ya lumayan, cukup lama. Terima kasih Prof,” ujarnya.
Dia pun mengaku sepakat dengan Muhadjir soal situasi kerja yang cair. Menurutnya, pekerja itu yang penting gembira tapi produktif. Ia lalu spontan menyinggung soal peringatan waktu sholat dengan teks. Dia menilai hal itu biasa saja, tapi kadang ada orang yang sangat serius sekali dalam menanggapinya.
Dulu, kata dia, sempat ada orang yang adzan pukul 08.00 WIB. Lalu, satu persatu orang-orang datang ke masjid dan mengamuk. Kedatangan mereka tak digubris oleh yang tengah adzan. Tapi karena yang datang semakin banyak, ia lalu berhenti. Dia pun ditanya mengapa adzan pukul 08.00 WIB.
“Lalu dijawab, saya tadi Azan pas Subuh nggak ada yang datang. Nah azan pukul 08.00 WIB itu, kita perlu sekali-sekali tu supaya orang punya perhatian. Itu cerita dari Gus Dur zaman dulu,” ungkapnya disambut tawa.
Disinggung soal sisa waktu tugasnya, Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengaku, setiap waktu berharga meski tinggal 50 hari saja. Namun, sebagai pembantu presiden, ia pun akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya dengan bantuan para pegawai dan jajaran Kemensos nantinya. “Satu detik berharga, satu menit berharga, satu hari berharga, apalagi 50 hari,”katanya.
Karenanya, dalam dua hari ini, ia akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan jajaran pejabat kemensos. Termasuk soal pesan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy. Hal itu akan dijadikan koreksi untuk bisa lebih baik.
Namun dia turut menekankan, bahwa DTKS memang dinamis datanya, di mana sewaktu-waktu bisa berubah karena ada yang meninggal atau pindah lokasi dan itu kadang tidak tercatat oleh petugas di lapangan. “Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya dan kita sudah punya tim yang mencoba mengikuti dinamika itu,” tuturnya.
Sementara, mengenai jabatannya sebagai wali kota, bapak empat anak ini mengaku sudah langsung mengajukan surat pengunduran diri begitu dikabari akan dilantik sebagai mensos. Diakuinya, pihak istana mengabari dirinya terkait pelantikan ini sekitar dua hari lalu.
Namun, untuk jabatannya di PBNU, dirinya mengaku masih menjabat. Mengenai harus atau tidaknya mundur masih menunggu arahan. “Nanti tergantung pada Rais AAm dan ketua umum, tapi secara aturan diperbolehkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu ini pun mengaku takjub ketika sempat diajak berkeliling Kemensos.
Menurutnya, Kantor Kemensos jauh berbeda dari terakhir dirinya berkunjung, yakni saat masih menjadi menteri. Ada ornamen-ornamen produk-produk UMKM dari 10 daerah di Indonesia yang sengaja dibeli oleh Risma untuk bisa membantu para pelaku UMKM di daerah.
Pramono Anung Selesaikan Tugas
Menteri Jokowi lainnya yang akan mencalonkan diri dalam kontestasi calon kepala daerah adalah Pramono Anung. Dia menjabat sebagai sekretaris kabinet. Hingga kemarin dia masih menjalankan tugasnya.
“Mudah-mudahan disetujui Pak Presiden. Saya akan mundur pada 22 September karena itu merupakan waktu penetapan sebagai calon,” kata Pramono. Dia memang menyalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jakarta.
Menurutnya tugas-tugas kenegaraan masih dilakukan. Terutama terkait dukungan penyiapan dokumen presiden. “Ada memori selama saya menjabat dua periode dan risalah rapat yang harus saya selesaikan. Masih banyak juga naskah pertanggungjawaban pemerintah ini yang akan diberikan kepada pemerintah selanjutnya,” tuturnya.
Dia pun berjanji akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Pramono merupakan kader dari PDI Perjuangan. Dengan tidak menjabatnya Risma, maka menteri yang dari PDI Perjuangan akan semakin berkurang. Apalagi yang ditunjuk menggantikan Risma bukan orang PDI Perjuangan.
Menanggapi ini, dia hanya menyerahkan kepada presiden. Sebab itu adalah hak prerogratif Jokowi. “Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya Presiden,” tuturnya.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebut Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Tommy itu membantah adanya isu yang beredar bahwa Prabowo menawarkan kembali posisi menkeu kepada Ani.
’’Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan Kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN,’’ ujarnya ditemui di Kemenkeu, kemarin (11/9).
Dia memastikan pertemuan itu hanya membicarakan terkait substansi RAPBN 2025, yang sebelumnya telah dibahas dengan DPR RI. Hampir 3 jam lamanya, ketiganya membahas perkembangan APBN.
Menurut Tommy, pembahasan itu penting mengingat Prabowo yang akan dilantik dalam waktu dekat. ’’Dan Ibu Menkeu (Sri Mulyani) merasa perlu memberikan presiden terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir,’’ jelas keponakan Prabowo itu. (lyn/mia/dee/jpg)
Editor : Rindra Yasin