JAKARTA DAN PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 17 putra/putri terbaik Riau dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Usai dilantik, mereka siap action dan fokus untuk pembangunan Riau, khususnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Anggota DPR RI yang dilantik berasal dari dua daerah pemilihan (dapil). Yakni tujuh dari Dapil Riau 1 dan enam dari Dapil Riau 2. Dari Dapil Riau 1 ada Dewi Juliani (PDI Perjuangan), Hendry Munief (PKS), Iyeth Bustami (PKB), Karmila Sari (Golkar), dr Maharani (Golkar) yang menggantikan Syamsuar karena ikut Pilgubri, Achmad (Demokrat), dan Muhammad Rahul (Gerindra).
Sementara dari Dapil Riau 2 ada Syahrul Aidi Maazat (PKS), Yulisman (Golkar), Siti Aisyah (PDI Perjuangan), Muhammad Rohid (Gerindra), Sahidin (PAN), dan Mafirion (PKB) yang merupakan pengganti Abdul Wahid karena ikut Pilgubri 2024. Dari 17 orang tersebut, sebanyak 13 orang dilantik sebagai anggota DPR RI dan empat orang sebagai anggota DPD RI. Empat DPD tersebut adalah Muhammad Mursyid, Abdul Hamid, Sewitri, dan Arif Eka Saputra.
Syahrul Aidi Maazat yang dilantik mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau khususnya Dapil Riau 2. Politisi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) ini berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan sebagai penyambung lidah rakyat di Senayan. “Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Riau, khususnya dapil 1. Saya akan fokus dan melanjutkan perjuangan di pusat untuk kemajuan Riau,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa USA itu mengaku siap ditempatkan di komisi apa saja. Namun jika bisa memilih, maka meminta komisi yang bisa menyentuh masyarakat secara langsung. “Yang penting bisa membantu masyarakat secara langsung. Karena pada prinsipnya kita ini perpanjangan tangan dari masyarakat,” ucap anggota DPR RI asal Riau pertama yang menjadi anggota Komisi V membidangi infrastruktur dari awal hingga akhir ini.
Syahrul Aidi Maazat menyebutkan, dirinya siap totalitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau, termasuk juga untuk membawa aspirasi masyarakat Riau seperti saat ia bertugas pada periode pertama.
“Kan belum ditunjuk fraksi duduk di komisi berapa. Namun, di mana pun saya ditempatkan, saya siap totalitas memperjuangkan kepentingan Riau. Masih banyak pekerjaan yang tertunda dari periode pertama akan saya kawal dan lanjutkan hingga tuntas di periode ini,” sebutnya.
Selain Syahrul Aidi, ada juga Iyeth Bustami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilantik kemarin. Iyeth mengaku akan fokus bekerja untuk masyarakat Riau, khususnya dapil yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Siak.
“Pastinya ingin berguna untuk masyarakat Riau 1, tentunya bekerja untuk masyarakat karena pada waktu masa kampanye kemarin kita lihat langsung kondisi warga di sana,” kata Iyeth kepada Riau Pos usai pelantikan di Senayan.
Menurut dia, masih banyak yang perlu dikerjakan di Dapil Riau 1. Pertama terkait pembangunan infrastruktur jalan yang masih di bawah standar. Iyeth menyebutkan, jalan-jalan di enam kota tersebut masih banyak yang rusak.
Oleh karena itu, Iyeth mengatakan, pertama kali yang dilakukan setelah pelantikan yaitu memperbaiki infrastruktur di Riau sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat rusaknya jalan. Iyeth juga mengaku sudah banyak menampung aspirasi dari masyarakat Riau untuk diperjuangkan setelah resmi menjadi anggota DPR RI.
“Yang paling menonjol itu kerusakan infrastruktur jalan. Dalam catatan, terpantau ada 170 km lebih mengalami kerusakan, paling terburuklah secara nasional. Kita ingin membangun jalan itu,” ujarnya.
Kendati demikian, Iyeth belum bisa memastikan penugasannya di komisi berapa oleh PKB. Dia mengaku bisa ditempatkan di semua komisi. «Kalau komisi belum tahu, sebenarnya sih bisa di Komisi IV, Komisi V, Komisi VI Komisi X. Misalnya olahraga itu juga bidang saya, tapi kita menunggu keputusan akhir dari fraksi karena hak fraksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Iyeth juga mengaku bahagia lantaran calon anggota DPR RI dari Fraksi PKB pertama kalinya terpilih dari Riau 1 setelah pada Pemilu 2004. Dia mengatakan, terpilihnya dirinya menjadi anggota DPR melalui dapil tersebut karena dipercaya untuk mengemban amanah oleh rakyat.
“Ya bisa dikatakan pecah rekorlah karena terakhir PKB menang di Dapil Riau 1 itu sudah empat periode atau pada Pemilu 2024. Tapi untuk mendapatkan kursi ini tidak mudah juga, saya berterima kasih ke masyarakat Riau karena memilih saya,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPR RI Dapil Riau 2 lainnya, Yulisman. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, beberapa poin yang telah ia jaring selama bertemu masyarakat di Riau telah dirangkum untuk diperjuangkan di Senayan. “Alhamdulillah sudah dilantik. Kebetulan pas pengucapan sumpah saya yang mewakili anggota pemeluk agama Islam,” tutur Yulisman.
Dikatakan dia, amanah yang diperoleh saat ini, tidak akan disia-siakan. Bahkan Yulisman akan langsung action bila nanti sudah ditentukan akan duduk di komisi berapa di DPR RI.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Riau Sewitri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang telah memberikan amanah kepada dirinya. Ia memastikan bakal bekerja secara serius untuk mengawalkan kepentingan daerah Riau.
“In sya Allah, saya akan berjuang untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Tentunya dengan berkolaborasi juga dengan teman-teman Anggota DPD RI Dapil Riau lainnya. Mohon doanya ya,” sebut Sewitri.
Anggota DPD RI Dapil Riau lainnya Arief Eka Saputra menegaskan sesuai dengan visi dan misinya, bahwa Riau memiliki potensi wilayah yang sangat besar. Baik secara sumber daya manusia ekonomi, dan sumber daya alam. Menurut dia, hal inilah yang akan diperjuangkan melalui kewenangan DPD di pusat. “In sya Allah langsung action,” ujarnya.
Mayoritas Anggota DPR RI Wajah Lama
Tidak ada kejutan baru dalam pelantikan anggota DPR, kemarin. Baik dari sisi konfigurasi parpol maupun unsur pimpinan dewan. Kursi Ketua DPR tetap diduduki Puan Maharani. Mayoritas anggota dewan diisi wajah-wajah lama. Parpol pendukung pemerintah juga masih mendominasi kursi Senayan.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen.
Kemudian, secara profiling, lebih dari separo anggota DPR 2024–2029 adalah incumbent. Dari 580 anggota DPR, 307 di antaranya adalah wajah lama. Dari variabel peta politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa koalisi pendukung pemerintah ke depan merupakan mayoritas di parlemen. Sama dengan yang terjadi sepuluh tahun terakhir.
”Saya pikir kita tidak bisa berharap akan ada perubahan politik yang mendasar dari DPR pada lima tahun ke depan,” ujar Arif saat dihubungi JPG, kemarin.
Arif berpendapat, situasi hari ini –yang mana oposisi nyaris tidak ada– cukup mengkhawatirkan. Sebab, fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang diharapkan bakal lahir dari parlemen sulit terwujud.
Belajar dari pengalaman lima tahun terakhir, partai oposisi yang minim sangat tidak efektif untuk membendung kerja kekuasaan. ’’Periode terakhir saja dengan menyisakan hanya PKS sebagai partai di luar pemerintah, fungsi pengawasan tidak berjalan,’’ tuturnya.
Padahal, sepanjang lima tahun terakhir, ada banyak persoalan nasional. Mulai pandemi Covid-19 hingga PON yang gagal ditangani. Terkait tantangan ke depan, Arif melihat kerja-kerja mendasar DPR masih menjadi PR. Yang paling serius adalah bagaimana menghasilkan legislasi berkualitas.
Dia berpendapat, produk legislasi belakangan ini cukup buruk. Hal itu bisa dilihat dari minimnya partisipasi yang berujung pada ketidakpuasan publik pada RUU tertentu. ’’Berulang-ulang juga undang-undang yang dihasilkan itu kemudian di-judicial review sama MK,’’ tuturnya.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan fungsi anggaran. Sebab, ada indikasi melebarnya defisit untuk membiayai program pemerintahan baru. Hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab DPR untuk mengontrol anggaran pemerintahan.
’’Tidak hanya terkait defisit itu, tapi bagaimana melakukan efisiensi dan alokasi yang tepat supaya anggarannya punya daya dorong pada pertumbuhan ekonomi,’’ ungkapnya.
Dalam situasi sekarang, dia berharap masyarakat sipil bisa memainkan peran lebih kuat untuk mengontrol pemerintah. Meski, gerakan sipil punya keterbatasan sumber daya. Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan jaringan civil society. ’’Baru kemudian bagaimana bisa membuat imbangan penting, terutama dengan pemerintah dan DPR yang pengambilan kebijakannya tidak aspiratif,’’ kata Arif.
Soal penetapan Puan sebagai ketua DPR, Arif menyebut hal itu mengonfirmasi budaya kartelisasi dalam politik. ’’Partai politik menjadi sangat kompetitif selama masa pemilu, tetapi bersekongkol pascapemilu,’’ ujarnya.
Terpilihnya Puan sebagai ketua DPR, lanjut dia, tidak lepas dari adanya kesepakatan antarpartai. Karena itu, meski sempat muncul rencana merevisi UU MD3, kini wacana tersebut selesai dengan adanya kesepakatan ini.
Penetapan Pimpinan DPR
Posisi pucuk pimpinan DPR kembali menjadi milik Puan Maharani. Putri Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu ditetapkan sebagai ketua DPR periode 2024–2029 dalam rapat paripurna kemarin (1/10). Puan mewakili PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif (pileg) DPR.
Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.
Selanjutnya, jatah pimpinan DPR untuk Partai Golkar yang sebelumnya dijabat Lodewijk Freidrich Paulus kini beralih ke Adies Kadir. Kemudian, Nasdem menunjuk Saan Mustopa. Saan yang juga wakil ketua umum (Waketum) Nasdem menggantikan Rachmat Gobel.
Nama-nama pimpinan DPR itu kemarin langsung disetujui dalam rapat yang dipimpin Guntur Sasono. ”Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua masa keanggotaan periode 2024–2029?” kata Guntur yang menjadi pimpinan sementara DPR bersama Anisa Desmond Mahesa. Setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat, nama-nama pimpinan DPR itu pun langsung ditetapkan.
Guntur menegaskan, penetapan pimpinan DPR telah sesuai dengan Pasal 427d Ayat 1 UU Nomor 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam ketentuan tersebut, ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari parpol peraih kursi terbanyak di DPR. Guntur juga menyebut nama-nama pimpinan DPR yang ditetapkan kemarin merupakan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan parpol.
Penetapan ketua fraksi juga berasal dari masing-masing parpol dan disetujui di rapat paripurna. Hanya, dari delapan parpol yang lolos ke parlemen, PDIP dan PAN belum menentukan nama ketua fraksi.
Pada bagian lain, penetapan ketua DPD juga dilakukan kemarin seusai pelantikan. Namun, berbeda dengan penetapan pimpinan DPR yang berlangsung lancar, penetapan pimpinan DPD sempat memanas hingga beberapa kali diskors oleh pimpinan sementara. Hingga berita ini ditulis pukul 21.00 WIB tadi malam, rapat paripurna belum berhasil menetapkan sosok pimpinan DPD.(tyo/far/c7/oni/jpg/das)
Editor : Rindra Yasin