JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia terpapar judi online (judol). Dari jumlah ini, 960 ribu di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Sisanya, ada 97 ribuan TNI dan Polri dan 1,9 juta pegawai swasta serta 80 ribuan berusia di bawah 10 tahun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pihaknya berupaya menekan angka pelajar dan mahasiswa yang bermain judi. Baik melalui sosialisasi maupun penindakan.
’’Kemendiktisaintek sudah memerintahkan kepada setiap pemimpin perguruan tinggi negeri dan swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik supaya tidak terlibat judi online,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenkomdigi, Kamis (21/11).
Mereka yang terdampak judi online akan direhabilitasi. Menurut dia, mereka merupakan korban dari bandar judi online. ”Sampai harus diopname atau dirawat karena kelemahan mental. Tiap perguruan tinggi wajib merehabilitasi dan membantu memulihkan kondisi pasien tersebut,” tegasnya.
Jenis rehabilitasi bergantung tingkat trauma yang dialami para mahasiswa. Namun, sejauh ini kebanyakan di-treatment psikolog untuk memulihkan kembali jalan pikiran para pelajar tersebut. Setelah treatment rampung, kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan para korban tidak lagi terjebak dalam ‘’lingkaran setan’’ tersebut.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah mengumpulkan seluruh rektor perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas pencegahan dan pemberantasan judi online. Mereka sepakat membasmi judi online di lingkungan perguruan tinggi.
Nasaruddin menyebut, pihaknya telah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa atas judi online. ”Kami sangat yakin bahwa masyarakat akan semakin memiliki kesadaran moral dan spiritual. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama agar kembali menegaskan judi online sebagai hal yang haram,” ungkapnya.
Dua Pekan, Tetapkan 734 Tersangka
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada memaparkan hasil kerja Desk Pemberantasan Judol selama dua pekan atau 5–20 November 2024. Setidaknya sudah 619 kasus judi online diungkap dan 734 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang WNA berkebangsaan Filipina.
”Tersangka kasus judi online ini terdiri atas operator, administrator, pengumpul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya,” paparnya.
Sejumlah aset yang berhasil disita, antara lain, uang Rp77,6 miliar, 858 handphone, 111 laptop/PC/tablet, 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 kendaraan, 2 bangunan, dan 2 senjata api. Pihaknya berkomitmen untuk terus menelusuri aset maupun uang yang terkait dengan judi online. ”Termasuk yang terkait dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang),” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga menghadirkan dua tersangka jaringan judi online dari website Naga Kuda 138. Salah satunya berinisial MG. Dia berperan memasarkan dan mempromosikan website judi online. Termasuk menyewa jasa influencer untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Syarat untuk jadi influencer itu harus memiliki 2 ribu pengikut.
Tersangka lainnya adalah HBW. Dia berperan sebagai operator website. HBW bertugas mengatur rekening operasional Naga Kuda 138, mengurus rekening terblokir atau lupa password, hingga melakukan transaksi keuangan berupa tarik tunai.
’’Dari dua tersangka itu, kepolisian menyita barang bukti berupa 50 buku tabungan, 27 handphone, 3 laptop, 1 iPad, 16 hard disk, 465 kartu ATM, 4 bundel cek BCA, 4 bundel cek Bank Mandiri, 11 SIM card, 1 flash disk, 1 DVR, 18 lembar ijazah karyawan, 1 kendaraan roda empat, 2 lembar data bank, dan 1 unit CPU,” paparnya.
Ada pula kasus situs judi W88. Wahyu mengatakan, kasus itu masih terus diusut. Tak main-main, perputaran uang di website tersebut pada periode 2024 mencapai Rp1 triliun. Selain itu, ditemukan pula fakta adanya keterlibatan seorang WNA dari Filipina. WNA berinisial HS alias A tersebut bertugas memerintahkan jaringan di Indonesia menyediakan rekening deposit dan rekening penarikan uang tunai (withdrawal) pada website judi online W88.
’’HS ini memerintah tersangka mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphone-nya yang sudah terkoneksi dengan m-banking untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan Kamboja,” jelasnya. HS sudah ditangkap penegak hukum di Filipina. Rencananya, dia akan diserahkan ke Polri secepatnya.
Disinggung soal keterlibatan influencer dalam promosi judi online, Wahyu mengatakan, sudah ada 85 influencer yang terdeteksi melakukan endorsement. Pihaknya tidak membeberkan detailnya, namun memastikan semua sedang diproses.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, ada dua jenis influencer yang mempromosikan judi online itu. Pertama, para influencer yang mempromosikan situs judi online yang muncul baru-baru ini. Kedua, para influencer yang mempromosikan situs judi online yang sudah tak aktif lagi.
Pemerintah Tetapkan Tiga Strategi
Praktik judi online di Indonesia makin memprihatinkan. Karena itu, Desk Pemberantasan Perjudian Daring menetapkan tiga langkah untuk memberantas judi online. Pertama, bekerja sama dengan platform teknologi untuk memblokir website maupun aplikasi judol. ”Termasuk melihat penyedia jasa internet,’’ katanya.
Upaya tersebut penting karena pintu masuk judi online adalah website atau aplikasi. Jika dua media itu diblokir secara sistematis, kasus judi online di Indonesia bisa ditekan. Namun, pemblokiran tidak mudah. ”Karena pelaku bisa dengan mudah melakukan web switching,’’ kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Meski diblokir, akan langsung muncul website baru.
Langkah kedua adalah melakukan penegakan hukum secara terus-menerus. Termasuk memotong aliran keuangan atau transaksi judi online. Menurut BG, sapaan Budi Gunawan, website dan aliran uang itu menjadi kunci penanganan judi online. Upaya ketiga, ”Kami memasifkan kampanye serta edukasi publik soal bahaya judi online. Bahwa slot atau judi online adalah penipuan,’’ katanya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan, judi online seperti penyakit menular. Jika tidak segera ditangani secara masif, dikhawatirkan pelaku atau pemain judi online bertambah. Dia memahami kenapa masyarakat tertarik ikut bermain judi online. Dia mendapatkan penjelasan langsung dari sejumlah pakar. ”Judol itu memicu hormon endorfin,’’ katanya.
Dengan hormon itu, pemain judi online merasa senang dan bahagia saat menang. Celakanya, pada awal-awal permainan, sistem diatur sedemikian rupa supaya pelaku menang terus. Kemudian, karena semangat dan senang, mereka akhirnya deposit atau menambah uang.
Padahal, skema itu bagian dari perangkap. Setelah beberapa kali menang, pengaturan diubah menjadi kalah terus. Atau dipersulit saat mau menarik uang. Ujung-ujungnya, pelaku judi online menjadi korban penipuan. BG menegaskan, sejatinya judi online, apa pun bentuknya, adalah praktik penipuan.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, Desk Pemberantasan Perjudian Daring beroperasi sejak 4 November lalu. Ada beberapa progres yang sudah dicapai. Antara lain, pemblokiran website dan konten terkait promosi judi online. ’’Mohon maaf kecepatan take down tidak secepat harapan masyarakat,’’ katanya.
Dia mengatakan, Kementerian Komdigi tidak jarang menerima gugatan gara-gara memblokir website tertentu. Namun, dia menyadari bahwa hal itu bagian dari risiko. Upaya lain adalah menghapus atau memblokir keyword terkait judi online. Namun, eksekusinya perlu kerja sama dengan pemilik platform.
Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, pihaknya bersama penyedia jasa pembayaran (PJP) di tanah air telah membekukan 7.500 rekening terkait judi online. Dia menegaskan, pihaknya mewajibkan PJP memiliki fraud detection system atau sistem pendeteksi penipuan.
Sistem itu berguna untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi judi online dan fraud lainnya. ’’Nah, daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk judi online atau fraud lainnya ini kemudian di-share pada industri. Sehingga semua bisa antisipasi,” katanya.
Rekening juga wajib dibagikan ke BI untuk dimasukkan dalam sistem BI FAST. Sehingga, ketika ada transaksi, BI FAST akan menolak secara otomatis. BI juga melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para nasabah. Edukasi dilakukan lewat media massa maupun secara langsung.(wan/mia/c6/c19/oni/das)
Editor : Rindra Yasin