JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menaikkan kesejahteraan para guru. Dia menjanjikan kenaikan pendapatan yang signifikan untuk mereka yang bersertifikasi pendidik. Sementara itu, guru honorer masih menunggu skema tahun depan.
Dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Baik yang berstatus PNS, PPPK, non-ASN, maupun honorer pada 2025. Nilai kenaikannya Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.
’’Guru ASN akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok,’’ ujarnya disambut tepuk tangan dari para guru yang hadir di Jakarta International Velodrome, Kamis (28/11).
Kemudian, bagi guru non-ASN, nilai tunjangan profesinya akan ditingkatkan menjadi Rp2 juta. Artinya, ada tambahan Rp500 ribu dari besar tunjangan profesi yang mereka terima saat ini. Pada tahun ini, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik. Jumlah itu bertambah 620 guru bersertifikat dibanding 2024.
Pemerintah, lanjut dia, juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN atau honorer yang belum mendapat sertifikasi. Rencananya, mereka diberi bantuan cash transfer. ’’Besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan tahun depan. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari by name dan alamat persis siapa yang berhak menerima bantuan tersebut,’’ jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah diproyeksikan menambah jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan D-4 dan S-1 mencapai 806.486 guru ASN dan non-ASN. Saat ini, masih terdapat 249.623 guru yang belum memiliki kualifikasi D-4 dan S-1 ini. ’’Mereka akan diberi bantuan pendidikan untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang D-4 dan S-1,’’ ungkapnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan, banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Mulai November 2024, misalnya, pelatihan pengajar diperkuat dengan materi bimbingan konseling dan pendidikan nilai.
Selain itu, beban administrasi guru bakal berkurang banyak tahun depan. ’’Pengelolaan cukup diisi setahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen, dan tidak lagi berbasis poin,’’ ungkapnya.(mia/c7/dio/das)
Editor : Rindra Yasin