JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tarik ulur anggaran makan bergizi gratis (MBG) akhirnya mencapai final. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp10 ribu per porsi.
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat (29/12) lalu. Sejak dicanangkan, besaran anggaran MBG sangat dinamis. Semula, anggaran sempat dipatok 15 ribu per porsi. Sempat muncul wacana penurunan anggaran menjadi 7.500 per porsi. Namun, pemerintah kala itu menepis angka itu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, angka 10 ribu per porsi diambil dengan mempertimbangkan semua aspek. Yakni ketersediaan anggaran dan kebutuhan gizi. Dari berbagai simulasi, angka 10 ribu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. “Untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin (1/12).
Dia menyebut, simulasi telah dilakukan di sejumlah daerah. Antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan daerah lain. “Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini,” jelasnya. Hasan menegaskan, anggaran untuk MBG tahun depan tetap sesuai rencana. Yakni Rp71 triliun.
Terpisah, Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut, anggaran MBG masih bisa berkembang. ’’Memang tahap awal, dan hanya tersedia (anggaran, red) Rp51 triliun sampai Rp70 triliun,” ujar Muhaimin.
Ia menegaskan, keputusan menggunakan angka Rp10 ribu sebagai indeks program MBG bukan proses trial. Hal itu harus dilakukan lantaran keterbatasan anggaran. Muhaimin menyebut, pemerintah akan berupaya mengumpulkan anggaran untuk program MBG agar bisa terus bertambah.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan simulasi program MBG di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (30/11). Menag melihat langsung proses simulasi pemberian makan siang gratis bagi sekitar 200 santri. Menag mengatakan, MBG merupakan program Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang tidak membedakan jenis sekolah. Baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum. Semua akan mendapatkan hak setara.
“Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis,” ucap Menag. Dia mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini.
Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota menjelaskan, pelaksanaan MBG digelar Pemprov Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Ia mengungkapkan bahwa MBG pada dasarnya sudah diterapkan lama di pesantren, meski belum terstandarisasi.
«Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu Insya Allah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi, tapi bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat,” tukasnya.
Sementara itu, anggota komisi IX DPR Nurhadi menilai besaran yang ditetapkan pemerintah belum ideal. Dengan angka Rp10 ribu per porsi, dia menduga tidak akan cukup untuk menangani masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak Indonesia. “Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp10.000 bisa dianggap belum cukup,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Agar program berjalan efektif, dia berharap perlu ada penyesuaian. Dalam kalkulasinya, anggaran yang cukup untuk memenuhi angka gizi ideal adalah Rp15 ribu-Rp20 ribu per porsi. Jika tidak disesuaikan, dia khawatir pelaksanaannya tidak efektif. “Risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat,” imbuhnya.
Selain penyesuaian anggaran, Nurhadi menilai pemerintah juga bisa mengatur implementasi yang detail. Mulai dari strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan. Karena keterbatasan anggaran, dia menyarankan untuk fokus pada kelompok prioritas. Misalnya, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem. “Agar dampaknya lebih terasa,” tegasnya.
Sebaiknya Batasi Sasaran
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, penurunan indeks bantuan MBG itu problematis. Anggaran Rp10 ribu per porsi sangat jauh dari mencukupi untuk bisa mencapai makan bergizi. Dia khawatir penurunan bujet itu berakibat pada tak tercapainya target kualitas. ’’Akhirnya malah jadi program makan gratis, bukan makan bergizi gratis karena sulit memenuhi 4 sehat 5 sempurna,” ungkapnya.
Untuk menghindari hal tersebut, dia merekomendasikan agar target sasaran dibatasi terlebih dahulu. MBG hanya difokuskan untuk anak sekolah atau anak usia sekolah yang ada di rumah. Sementara itu, ibu rumah tangga yang tengah hamil atau menyusui bisa dijangkau dengan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah berjalan. Dengan demikian, bujet MBG bisa ditingkatkan.
Meski begitu, dia tak memungkiri bujet Rp10 ribu per porsi masih dimungkinkan untuk diterapkan di beberapa daerah. Misalnya, Jogjakarta ataupun Jawa Tengah. Ketersediaan bahan pangan yang memadai memungkinkan menu MBG diperoleh dengan harga miring. Apalagi jika proses memasak melibatkan ibu-ibu PKK. Tak perlu lagi membayar vendor mahal. ’’Tapi, kalau diterapkan di Jakarta ya susah. Apalagi, bahan makanannya didatangkan semua,” sambungnya.
Trubus melihat bahwa penurunan anggaran itu merupakan langkah pemerintah pusat untuk mendorong pemda berinovasi dalam program MBG. Intervensi daerah tersebut pernah dilakukan mantan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dengan meng-upgrade isi ’’piring” siswa di SMAN 70 menjadi menu teriyaki.(far/mia/oni/c7/jpg)
Editor : Rindra Yasin