JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mulai melakukan evaluasi terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemenuhan atau pemilihan menu hingga jam pengantaran jadi fokus evaluasi saat ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengungkapkan, sejak hari pertama, sudah ada beberapa masukan terkait implementasi program ini. Masukan itu jadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan ke depan.
”(Masukan, red) termasuk antara lain pemenuhan atau pemilihan menu, pemilihan bahan makanan, dan jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan program MBG bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di SDN 02 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (7/1).
Evaluasi ini dilakukan setiap hari. Dari masukan yang ada, BGN akan langsung berkoordinasi dengan titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia.
”Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah kecukupan gizinya. Angka kecukupan gizi, di situ juga harus ada komponen-komponen gizi yang terpenuhi,” katanya.
Misalnya, untuk siswa PAUD, sekitar 300–400 kilokalori sekali makan. Lalu, untuk usia SD kelas I hingga kelas IV, sekitar 500–600 kilokalori sekali makan. Dengan demikian, bisa jadi menu sama, tapi porsinya berbeda-beda untuk masing-masing jenjang.
Kendati begitu, dia memastikan kandungan gizi telah sesuai dengan referensi yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BGN. Hal itu berkaitan pula dengan menu susu yang hingga hari kedua masih belum tampak disajikan di beberapa daerah.
Dia menegaskan, susu ini bisa diberikan, bisa tidak. Sebab, menu ini pun punya bahan pengganti yang lain seperti tempe dan tahu. ”Susu ini kandungan utamanya kan protein, vitamin, dan mineral. Jika itu bisa digantikan bahan makanan lain, artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, menu susu ini berkaitan dengan lokasi. Jika memang lokasi SPPG jauh dari sentra sapi atau sentra susu, boleh diganti dengan menu lain. ”Jadi, ketersediaan susu jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi,” tegasnya.
Adita juga menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Targetnya, sampai triwulan pertama 2025 menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat dengan 1.000 titik dapur SPPG.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan, kunjungannya ke tiga lokasi, yakni PAUD Al Marzukiah serta SDN 01 dan 02 Susukan, bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan baik. Tidak hanya di hari pertama, tapi juga pada hari-hari selanjutnya.
”Mudah-mudahan salah satu solusi yang diberikan pemerintahan Prabowo dan Gibran ini bisa mengurangi atau meminimalkan gizi buruk yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Arifah menegaskan, program MBG ini sangat penting karena menyasar langsung anak-anak sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Target sasaran langsung pada pihak-pihak yang berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas 2045. ”Di samping itu, turut diedukasi juga bagaimana orang tua bisa memahami pola asuh dan menerapkannya,” ungkapnya.
Selain itu, diharapkan program ini berdampak positif pada lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendorong penggunaan bahan baku makanan dari masyarakat sekitar. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa ditekan melalui efek lebih lanjut dari program MBG tersebut.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sumail Abdullah menyampaikan pentingnya pengawasan dalam implementasi program MBG. Pesan itu dia sampaikan saat berdiskusi dengan Wamentan Sudaryono. Sumail mengatakan, pengawasan program MBG yang penting adalah kebersihan, kualitas makanan, dan distribusi yang merata.
”Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya. Menurut dia, program MBG adalah investasi untuk masa depan bangsa Indonesia.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjawab sejumlah isu yang berkembang di masyarakat. Di antaranya, informasi bahwa biaya program MBG di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, masih memakai dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi itu terjadi karena di wilayah Kendari masih menggunakan dana uji coba. Dana program uji coba itu diberikan dari uang pribadi Prabowo. Setelah dana uji coba itu habis, berikutnya disusul dengan penggunaan dana dari APBN. ”Setelah itu, mereka menggunakan APBN dari BGN,” jelasnya.
Secara umum, Hasbi menyebut belum bisa mengevaluasi salah satu program kampanye Prabowo-Gibran itu. Sebab, pelaksanaannya baru berjalan satu hari. Seperti diketahui, MBG secara resmi digulirkan mulai 6 Januari. Bertepatan dengan awal masuk sekolah setelah libur pergantian semester.(mia/wan/c19/oni/jpg)
Editor : Rindra Yasin