JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mengecam keras insiden penembakan oleh otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat, (24/1) lalu.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani. Kata dia, peristiwa sadis itu terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia itu mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.
"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Christina dalam keterangnnya di Jakarta, Selasa (28/1/2024).
Cristina menegaskan komitmen KemenP2MI untuk terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
"Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal," jelasnya.
Saat ini lanjut Cristina, KemenP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.
Mantan anggota DPR RI itu menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi.
"Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM)," paparnya.
Dia juga memastikan akan melindungi seluruh pekerja migran Indonesia dan memastikan negara hadir untuk para pejuang devisa negara itu. "Bahwa negara hadir untuk melindungi, memperhatikan dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia," pungkasnya.
Editor : Rinaldi