JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah memastikan pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya akan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Para subpangkalan itu juga akan dibekali dengan peralatan teknologi informasi (TI) agar penjualan elpiji 3 kg bisa terkontrol dan terekam dalam sistem.
’’Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier kita fungsikan per hari ini (kemarin, red). Mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan TI. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan subsidi ini tidak lagi terjadi,’’ ujarnya saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).
Bahlil juga menyampaikan permintaan maaf sebagai respons atas meninggalnya seorang warga di Tangerang Selatan setelah antre membeli elpiji 3 kg. ’’Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini sama-sama kita lakukan untuk penataan,’’ ujarnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu mengaku mendapat kabar mengenai meninggalnya nenek tersebut melalui pemberitaan media. Meski begitu, dia menegaskan bahwa penataan pembelian tabung elpiji 3 kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Kemarin Bahlil melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik pangkalan di Jakarta hingga Tangerang. Dari pantauan Jawa Pos (JPG) di lokasi pangkalan Abdul di Kemanggisan, Palmerah, Jakbar, sejak sekitar pukul 07.30, warga memang antre untuk membeli elpiji 3 kg.
Meski antrean mengular, penjualan berlangsung kondusif. Warga yang telah membawa tabung kosong menukarkan dengan tabung baru yang berisi elpiji 3 kg. Di lokasi tersebut, elpiji 3 kg dibanderol dengan harga Rp16.000 per tabung. Mereka juga membawa KTP sebagai syarat pembelian.
Sekitar pukul 08.45, Bahlil datang. Dia melihat warga harus berbaris dan menunggu mendapatkan elpiji 3 kg. Bahlil juga sempat meminta maaf kepada warga yang harus pulang dengan kembali membawa tabung gas kosongnya karena stok hari itu sudah ludes. ’’Maaf ya Bu, kita sedang lakukan perbaikan terus supaya tepat sasaran,’’ ujarnya.
Setelah melakukan pengecekan di sejumlah titik, Bahlil lantas menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan. Selain Bahlil, presiden juga menerima kunjungan mantan Presiden Jusuf Kalla.
Warga Setuju sebab Harga Bisa Sesuai HET
Perubahan pengecer menjadi subpangkalan, masih belum sepenuhnya diketahui para pengecer elpiji 3 kg. “Belum dapat informasi soal pengecer menjadi subpangkalan. Tapi kami mendukungnya karena ini lebih tepat ketimbang harus dilarang menjualnya,” ujar Tiara pemilik kedai harian yang juga menjual eceran gas melon ini.
“Jika nantinya harus diperlukan kelengkapan rekom atau semacam izin menjualnya ya gak apa-apa, asal jangan dilarang. Karena kasihan juga warga jika harus membeli di pangkalan karena jaraknya jauhkan,” tambahnya.
Sementara Misnah salah satu warga di Jalan Teropong juga memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. “Bagus juga kan nanti kita beli gas di pengecer harganya sesuai ketentuan (HET). Selama ini kami beli di kedai Rp22 ribu per tabungnya,” terang dia.
Delima, pedagang kelontong di Payung Sekaki juga menyambut gembira kebijakan yang berubah cepat seperti kilat ini. Ketika ditanya perasaanya saat adanya larangan, wanita paruh baya ini sempat mengaku risau.
‘’Risau juga. Sebetulnya bukan takut hilang keuntungan, tak besar untungnya, di sini juga tak seberapa kami jual. Tapi kan kadang gas ini pemancing orang belanja yang lain,’’ kata Delima.
Sambutan baik juga banyak datang dari pelanggan. Terutama mereka yang sulit dapat gas dari pangkalan karena bukan warga tempatan. Seperti Joshua yang mengaku sama sekali tidak merasa khawatir karena bakal selalu ada celah untuk mendapatkan elpiji 3 kg.
Yang terpenting, kata pria 33 tahun tinggal di Pulau Karam, Sukajadi ini, elpiji 3 kg tidak langka. ‘’Kalau Rp2 ribu-Rp3 ribu lebih mahal dari pangkalan biasa. Cuma kan kadang susah dicari, itu permasalahannya,’’ ujarnya.
Hidup masih belum menetap, membuat Joshua kurang setuju dengan larangan penjualan eceran di kedai-kedai. Maka diperbolehkannya kembali merupakan kabar gembira baginya. ‘’Kalau aturan baru itu yang saya baca, pengecer boleh urus jadi subpangkalan. Baguslah itu, berarti harga lebih terkontrol, biar tak ada lagi yang jual sampai Rp25 ribu,’’ ujarnya.
Ada yang gembira, ada yang kecewa. Seperti disampaikan M Rizki. Pria ini mengaku tak pernah lagi membeli elpiji 3 kg karena dulu kerap mendapati pangkalan kosong saat dibutuhkan. Hingga dirinya setuju eceran dilarang.
Diperbolehkan kembali ini jelas tidak sesuai harapannya. ‘’Kalau kemarin aturan larangan eceran itu senang saya. Artinya kan kalau dilarang, pangkalan harusnya tak pernah kosong. Kalau boleh lagi eceran, bahkan bisa diresmikan juga, makin sering kosonglah di pangkalan,’’ kata dia.
Rizki mengaku sudah 3 tahun tak pernah lagi beli gas melon. Ia pindah ke gas nonsubsidi yang mudah didapat. ‘’Beli yang nonsubsidi memang karena ribet beli yang melon. Tambah pula kami di rumah jarang masak, paling yang full (masak) itu Sabtu-Ahad aja,’’ ujarnya.
Sementara itu, terkait perubahan yang cepat ini, beberapa pemilik pangkalan di Tuah Madani dan Sukajadi yang berhasil ditemui Riau Pos masih enggan berkomentar. Seperti seorang pemilik pangkalan di Sukajadi, saat larangan belum dicabut justru ia menghindar begitu tahu wartawan datang ke pangkalannya Senin (3/2) lalu. Padahal pangkalan itu tutup saat wartawan tiba pada siang hari.
Begitu juga saat wartawan coba menjenguknya lagi pada Selasa (4/2) malam. Ia masih enggan bahkan hanya sekadar mengobrol. ‘’Biar sajalah (perubahan aturan) itu. Kita ikut saja,’’ ujarnya yang mengaku takut salah bicara dan tidak mau ada masalah. ‘’Di sini pengawasannya ketat. Bukan karena melanggar ya, tapi kan malas nanti ditanya-tanya dari bos agen,’’ ujarnya.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) juga masih menunggu teknis dari pusat terkait regulasi baru ini. Sebelumnya, ditetapkan pembelian elpiji 3 kg hanya dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025.
Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat memastikan harga elpiji sesuai dengan HET dan mendukung distribusi elpiji agar tepat sasaran.
“Bagi masyarakat, pembelian elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina tentu harganya sesuai dengan HET. Harga elpiji 3 kg yang dijual sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah di masing-masing wilayah,” ujar Susanto August Satria, Senin (3/2).
Apabila masyarakat menemukan pangkalan resmi Pertamina yang melakukan kecurangan seperti harga di atas HET atau takaran yang tidak sesuai dapat melaporkan langsung ke 135. Jika pelanggaran terbukti, maka Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, terkait titah baru Presiden Prabowo yang menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan elpiji 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen subpangkalan secara parsial, pihaknya masih menunggu instruksi dan teknis tentang regulasi baru tersebut.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bakal melakukan sosialisasi terkait hal ini bersama sejumlah pihak yakni Pertamina hingga agen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan perlu dilakukan pengawasan secara bersama-sama agar elpiji 3 kg benar tepat sasaran. “Perlu pengawasan bersama-sama. HET (Harga Eceran Tertinggi) kita belum berubah, masih Rp18 ribu. Jika ada yang jual di atas itu laporkan ke kita,” ujarnya Selasa (4/2).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco juga turut menghadap Prabowo. Dasco membenarkan diperbolehkannya pengecer untuk kembali berjualan LPG melon. Dasco menceritakan, Senin (3/2) malam dirinya sengaja bertemu dengan Prabowo sebagai perwakilan dari DPR untuk menyampaikan aspirasi di daerah yang mengalami kesulitan.
’’Sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu, tadi pagi presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer,’’ ujarnya di Istana.
Dari hasil komunikasi, ESDM berupaya untuk menertibkan pengecer yang harga jualnya tidak seragam dan cenderung mahal. Namun, caranya menimbulkan dampak di masyarakat. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan penertiban administrasi. ’’Penerapan aturannya mendadak, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung,’’ imbuhnya.
Dasco menyebut, secara prinsip, kebijakan teknis demikian bisa dilakukan oleh kementerian masing-masing. Namun jika menyebabkan dampak, presiden bisa turun tangan.
Ditemui seusai menghadap Prabowo di Istana, Bahlil menyebut pertemuannya dengan Prabowo dan JK dilakukan untuk berdiskusi tentang kedaulatan pangan, energi, dan perekonomian. JK juga berbagi pengalaman terkait kebijakan konversi minyak tanah ke gas di era pemerintahannya.
’’Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu,’’ ujarnya. Karena itu, wajar jika dilakukan evaluasi. Apalagi, dia menyadari ada persoalan. Misalnya, mark up harga di level pengecer hingga masalah subsidi salah sasaran.
Bahlil juga menyadari, pembenahan tersebut akan mengusik pihak-pihak yang selama ini diuntungkan. ’’Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini, ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika,’’ kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, JK juga menyampaikan bahwa penataan itu penting. Kebijakan yang diambil saat ini sudah dikaji sejak 2023 berdasar hasil audit dari BPK.
Namun, jika dianggap salah, Bahlil siap mengakui kesalahan itu. ’’Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,’’ ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan per hari ini para pengecer bisa kembali berjualan. ’’Agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji 3 kg di masyarakat,’’ ujarnya kemarin.
Bersamaan dengan itu, pemerintah meminta para pengecer untuk mendaftar di Aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). Dengan begitu, statusnya bisa terdaftar sebagai subpangkalan resmi. ’’Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan,’’ ujarnya.
Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, harga di lapangan bisa lebih terkendali. Sehingga konsumen bisa terjaga dari harga yang terlampau mahal. Di sisi lain, dengan terdaftar resmi, distribusi gas LPG 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang berhak mendapatkannya.
Hindari Panic Buying
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengimbau agar masyarakat tidak panic buying membeli elpiji 3 kg. Sebab, dia memastikan stok elpiji 3 kg aman dan terjaga. ’’Cukup beli seperlunya,’’ ujarnya saat ditemui di Palmerah, kemarin.
Dia menjamin stok LPG 3 kg masih aman. Tidak ada pengurangan kuota sama sekali. Pengecer pun saat ini sudah bisa menjual elpiji 3 kg lagi dengan status baru sebagai subpangkalan. Sekitar 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai subpangkalan elpiji 3 kg.
Fadjar berharap kembalinya pengecer dalam rantai distribusi elpiji 3 kg dapat menormalkan kembali situasi di masyarakat. ’’Semua pengecer istilahnya dipermudah untuk menjadi subpangkalan. Jadi, ya kami harapkan distribusinya bisa kembali normal,’’ ujar Fadjar.
Satgas Pangan Pantau Distribusi
Kasatgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf menuturkan, tim Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk mengecek kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Tim mengecek ke pelaku usaha dan agen,’’ paparnya.
Dalam periode 2021 hingga 2024, Satgas Pangan telah menangani tujuh kasus terkait penyalahgunaan tabung elpiji 3 kg. Menurut dia, tujuh kasus tersebut telah sampai ke tahap P-21 atau dinyatakan lengkap. ”Kami terus melakukan pemantauan,’’ terang Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim tersebut.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko menjelaskan, Polri melakukan langkah-langkah pemeliharaan kamtibmas dalam kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Apabila diperlukan langkah kolaborasi, Polri akan menggandeng Pertamina,’’ ujarnya.
Diharapkan masyarakat turut menjaga ketertiban dalam kejadian kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Jaga ketertiban bersama agar tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban,’’ terangnya.
DPR Sebut Jangan Hanya Tepat, tapi Harus Cepat
Wakil rakyat di Senayan meminta pemerintah mengambil langkah percepatan mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg. Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menyebut kelangkaan itu menyulitkan usaha pedagang makanan, warung kecil, dan UMKM.
Chusnunia juga mendorong pemerintah membuat regulasi yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut. Pasalnya, banyak warga yang sangat bergantung pada akses yang mudah terhadap gas bersubsidi itu. Menurut dia, keberadaan pengecer selama ini menjadi bagian penting dalam rantai distribusi elpiji 3 kg.
”Apa yang disampaikan agar pengecer dapat menjadi sub pangkalan resmi itu tepat, tapi baiknya jangan dibuat proses yang rumit. Kita membutuhkan keputusan yang tidak hanya tepat, tapi juga cepat,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Chusnunia, dapat melibatkan asosiasi pedagang kecil dan pengecer untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan para pelaku usaha kecil.
Senada, anggota Komisi XII DPR Muh. Haris juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg. Misalnya, meminta semua pengecer segera mengurus NIB agar bisa naik kelas menjadi sub penyalur resmi dan bisa menjual elpiji 3 kg.
”Jika memang tidak bisa dibilang langka, mengapa antrean panjang terjadi di berbagai daerah? Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menyulitkan rakyat kecil,” kata Haris di kompleks DPR RI.
Haris lantas menyoroti pernyataan menteri ESDM yang menyebut tidak ada kelangkaan elpiji 3 kg, tetapi hanya pembatasan pembelian. Menurut Haris, pernyataan Bahlil tersebut berbeda dengan realitas di lapangan. Itu seiring banyaknya warga yang mengeluh kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi.(end/ilo/azr/dee/far/idr/tyo/c6/oni/jpg)
Editor : Rindra Yasin