JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Persiapan pelantikan para kepala daerah terpilih terus berlangsung. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, termasuk asal Riau yang bakal dilantik pada Kamis (20/2), melakukan gladi kotor di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/2). Saat retret, kepala daerah terpilih akan diinapkan dalam tenda.
Dalam kesempatan itu, para kepala daerah terpilih diberi pengarahan terkait teknis pelantikan. Gubernur Riau Terpilih Abdul Wahid mengatakan, gladi berlangsung lancar dalam cuaca yang tidak terlalu panas. Sebelumnya juga dilaksanakan olahraga bersama. “Kegiatan dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 10.00 WIB,’’ ujarnya.
‘’Besok (hari ini, red) juga akan dilanjutkan dengan gladi bersih yang akan melibatkan semua calon kepala daerah. Para peserta gladi bersih diwajibkan mengenakan pakaian dinas umum yang akan digunakan saat pelantikan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk acara pelantikan tetap akan dilaksanakan di Istana Negara. Namun, baik tempat atau di posisi mana saat pelantikan akan ditentukan saat gladi bersih.
“Pada gladi bersih juga akan diatur lebih detail mengenai pelantikan bersama atau perwakilan. Diperkirakan, pelantikan akan diwakilkan oleh tiga atau lima orang perwakilan, sementara yang lainnya akan mengikuti secara serentak,” ujarnya.
Jelang pelantikan, Abdul Wahid juga meminta doa dari masyarakat Riau agar kegiatan pelantikan dapat berjalan lancar. “Kami juga mohon doa dari masyarakat Riau agar acara pelantikan dapat berjalan lancar,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi Terpilih Suhardiman Amby didampingi Wakil Bupati terpilih Muklisin menambahkan, gladi kotor ini dilaksanakan untuk melakukan persiapan awal sebelum dilaksanakannya gladi bersih jelang acara pelantikan.
“Pada gladi kotor hari ini (kemarin, red), saya bersama Pak Wabup dan kepala daerah terpilih lainnya mendapat arahan pembagian pleton, latihan baris berbaris, pengaturan masuk dan ke luar lapangan. Pelantikan nantinya berlangsung seperti biasa, dalam posisi berbaris, dan Kuansing berada di pleton 17,” jelas Suhardiman.
“Semoga rangkaian persiapan jelang acara hingga berlangsungnya pelantikan nantinya berjalan lancar. Secara prosedural, kami bersama Pak Wabup sudah memahami dan siap mengikuti arahan sesuai ketentuan dari Kemendagri,” tambahnya.
Sedangkan Gubernur Terpilih Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, dalam gladi kemarin hanya diarahkan hal-hal sederhana untuk membentuk keakraban. ”Biar ada kebersamaan, diajari sikap dasar, PBB (peraturan baris-berbaris, red), hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, sikap dasar kita yang harus dilakukan,” ujarnya.
Bagi Luthfi, hal itu tidak ada persoalan karena dirinya mantan anggota Polri. Dia melihat kepala daerah lain juga relatif bisa melakukannya. ”Rekan-rekan dari sipil harus menyesuaikan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa juga merasa tidak ada persoalan. Dia mengaku cukup familiar dengan aktivitas baris-berbaris. Sebab, sudah sering dilakukan sejak sekolah. Khofifah menambahkan, pelatihan baris-berbaris sejatinya hanya simbol.
Tidak hanya dimaknai secara fisik. Di dalamnya ada makna persatuan. ”Sebetulnya kita ini harus dalam satu barisan, menjaga NKRI. Sebetulnya jangan dimaknai baris-berbaris secara fisik,” ungkapnya.
Sesuai rencana, para kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan atau retret setelah pelantikan. Acara yang berlangsung pada 21–28 Februari itu bertempat di Magelang. Para kepala daerah akan menginap di dalam tenda. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, satu tenda akan diisi 3–4 kepala daerah.
Disinggung soal pembiayaan yang dikritik banyak pihak, Bima berjanji pemerintah akan menekan seminimal mungkin. Namun, saat didesak berapa biaya yang dikeluarkan negara, dia enggan membeberkan. ”Belum ada (kisaran). Nanti lah kita sampaikan,” kata dia.
Dari Magelang, wali kota terpilih Damar Prasetyono mengajak masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Caranya adalah memberikan sambutan hangat kepada para kepala daerah yang hadir dalam acara retret di Akmil.
’’Masyarakat harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Sebagai tuan rumah, kita harus nguwongke. Betul-betul menghormati tamu yang datang, melayani mereka dengan baik,” kata Damar dilansir dari Radar Magelang (JPG).
Dia mengatakan, retret kepala daerah menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Magelang merupakan kota yang nyaman dikunjungi. Dia berharap tamu-tamu yang hadir dalam acara retret terkesan dengan suasana Kota Magelang dan keramahan masyarakatnya.
Sebagai salah satu calon peserta retret, Damar merasa bangga kotanya akan dikunjungi ratusan kepala daerah dan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Dia yakin acara itu akan memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan Kota Gethuk tersebut. ”Ini sungguh luar biasa. Kota Magelang adalah kota kecil yang sangat luar biasa. Saya bangga. Perhatian pusat terhadap Kota Magelang sangat luar biasa karena kita selalu dikunjungi,” tuturnya.
Pemateri Mantan Presiden, Menteri, dan Pakar
Ada sekitar 40 pemateri yang akan dihadirkan dalam retret nanti. Pemateri ini terdiri atas para menteri hingga mantan presiden. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjadi salah satu yang masuk list tersebut. Dia mengaku dijadwalkan mengisi materi pada Selasa, 25 Februari 2025.
’’Semua menteri akan mengisi. Kepala BPS juga akan mengisi,” tuturnya ditemui seusai rapat soal data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan BPS di Jakarta, Selasa (18/2).
Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kementeriannya. ’’Menyangkut tugas pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Misalnya, mengenai DTSEN yang inpresnya baru saja ditandatangani pada awal Februari ini. Kepala daerah dinilai wajib tahu karena nantinya data tunggal itu berkaitan erat dengan penyaluran bansos hingga program pemberdayaan sosial lainnya. Termasuk mengenai tata cara updating data penerima dari usulan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, selain Presiden Prabowo dan para menteri, ada juga pemateri dari jajaran pakar. Secara garis besar, lanjut dia, pembekalan terbagi dalam dua tema besar. Yakni, tema yang disiapkan Kemendagri berkaitan dengan pemerintahan dan tema dari Lembaga Ketahanan Nasional terkait kebangsaan.
Para menteri, lanjut dia, umumnya akan berbicara terkait program-program prioritas nasional. Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara soal efisiensi. Lalu, kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan tentang program makan bergizi gratis dan menteri pertanian akan berbicara mengenai target-target swasembada pangan.
Bima menegaskan, pemateri diupayakan yang terbaik. Dia mencontohkan, jangan sampai menteri tidak bisa hadir dan hanya diwakilkan pejabat eselon I kementerian. ”Kami mengatur, mengondisikan agar menteri-menteri itu tidak digantikan,” imbuhnya.
Terkait wacana mantan presiden ikut memberikan materi, Bima belum bisa memastikan. Saat ini pihaknya masih mengatur jadwal yang cocok dengan para pihak. Dia menegaskan, retret ini diselenggarakan lantaran para kepala daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai pengusaha, budayawan, kiai, hingga selebriti.
Karena itu, tidak semua punya pemahaman politik pemerintahan. ”Ini wajib. Dulu kami, kepala daerah, juga begitu. Satu bulan di Lemhannas, dua minggu juga di Kemendagri,” katanya.
Selama retret, para peserta akan diberi pemahaman mengenai tugas pokok kepala daerah. Kemudian, pemahaman dan pendalaman tentang Asta Cita Presiden. Dengan begitu, mereka paham soal target-target pemerintah dan bisa bersinergi dengan baik.
Kritik ICW
Pelaksanaan retret kepala daerah terus menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ghaliya Putri Sjafrina menyebut, retret kepala daerah seharusnya ditiadakan. Sebab, kegiatan itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti sektor pelayanan pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).
”Di tengah pemangkasan anggaran, ya seharusnya pemerintah meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya,” kata Almas dalam diskusi daring, Rabu (18/2).
Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan. Menurut dia, kegiatan itu tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Apalagi, penguatan kapasitas kepala daerah sejatinya bisa dilakukan berdasar zona, tidak perlu mengumpulkan seluruh kepala daerah. ”Kalau hanya ingin mempelajari terkait dengan Asta Cita, saya rasa dengan konteks kedaerahan masing-masing bisa dilokalisir (berdasar zona, red),” ujarnya dalam diskusi yang sama.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman juga menilai kegiatan retret tidak efisien. Acara seremonial itu bertentangan dengan semangat penghematan. Dalam praktiknya, bukan hanya APBN yang terimbas, melainkan juga daerah. ”Beban kepada kepala daerah terpilih. Mereka harus mengeluarkan ongkos perjalanan dan itu berlawanan dengan inpres,” ujarnya.
Sosok yang akrab disapa Arman itu menambahkan, jika tujuan retret untuk sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui pembekalan. Sebab, persoalannya ada pada regulasi dan ego sektoral. Misalnya, ketidakharmonisan antara ketentuan di UU Pemda dan UU sektoral tertentu. ”Kenapa nggak hal ini yang disorot ketika ingin mengatasi hubungan pusat-daerah?” ujarnya.
Arman juga menilai, ada kecenderungan pemerintah pusat ingin memperkuat kontrolnya kepada pemda. Dia mencontohkan, banyak program nasional yang memaksa pemda merealokasi anggarannya sebagai dukungan. Padahal, kepala daerah memiliki janji kampanye tersendiri. ”Pemda juga punya program prioritas. Bagaimana mungkin memindahkan alokasi prioritas daerah pada prioritas pusat,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa retret penting dilakukan. Selain menambah pemahaman kerja pemerintahan, kegiatan itu juga penting untuk membangun hubungan emosional antar-kepala daerah maupun dengan pusat. ”Penting untuk memahami tugas sebagai kepala daerah. Memahami program-program pusat dan membangun chemistry,” ujarnya.
Bima menekankan, hubungan pusat dan daerah akan ikut berperan dalam kesuksesan pemerintahan lima tahun mendatang. Karena itu, perlu ada kesamaan perspektif.
Mantan Wali Kota Bogor itu menjelaskan, dalam retret nanti, terbuka juga ruang dialog antara daerah dan pusat untuk membahas persoalan tertentu. Karena itu, dia menepis jika pusat dianggap memaksakan kehendak ke daerah. ”Itu akan bisa masuk dalam catatan untuk kemudian dicarikan solusinya. Jadi, ini adalah komunikasi dua arah, dialog dan interaktif,” ucapnya.(sol/dac/tyo/far/mia/far/c19/oni/das)
Editor : Rindra Yasin