JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritikan tajam dan protes keras berbagai pihak akhirnya membuat pemerintah melunak. Jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024 pun diubah lagi. Diketahui, CASN ini terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan, jadwal pengangkatan CPNS harus diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sedangkan, untuk PPPK seluruhnya dirampungkan paling lambat Oktober 2025.
Semula, pengangkatan CPNS diundur 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK 1 Maret 2026 (lihat grafis). Hadi menambahkan, dengan adanya perubahan itu, kementerian, lembaga, dan instansi terkait diminta menindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing. “Dengan adanya perubahan ini, maka pengangkatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” tutur Hadi dalam keterangan pers di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Senin (17/3).
Selain itu, Hadi juga mengungkapkan bahwa proses penerimaan PPPK untuk tahun 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan.
Simulasi, Analisis, Formulasi
Di tempat yang sama, Menpan-RB Rini Widyantini mengungkapkan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam dua pekan terakhir terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN. Proses dilakukan dengan tetap berupaya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN.
“Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini, kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” paparnya.
Menurut Rini, sejak awal pemerintah melalui Kemenpan-RB dan BKN melakukan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi pelayanan masyarakat. Termasuk, melindungi CASN dari berbagai risiko.
Antara lain, soal tanggal waktu mulai bekerja atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing yang seringkali lebih lama dari tanggal pengangkatan atau dari TMT (terhitung mulai tanggal). Sehingga CASN harus menunggu cukup lama dari mulai diangkat sampai kemudian bekerja.
Kedua, adanya ketidaksesuaian formasi yang diusulkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kualifikasi tenaga non-AS yang tak terdaftar di database BKN. Sehingga yang bersangkutan berpotensi tidak dapat masuk atau masuk pada formasi yang tidak tepat. Efeknya, ASN menghadapi kesulitan dalam bekerja yang sementara ditangani melalui kebijakan seleksi tahap dua, termasuk penambahan waktu pendaftaran.
Perubahan organisasi kabinet dan pengangkatan kepala daerah baru juga jadi salah satu alasan yang disampaikan oleh Rini. Kondisi itu disebutnya memunculkan perubahan soal penyesuaian penempatan pegawai.
“Kemudian yang terakhir ini yang juga kita hadapi, bahwa ada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sekitar 213 instansi, yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan keperluan,” paparnya.
Rini menyebutkan sejumlah alasan penundaan beragam. Mulai dari penyesuaian data latar belakang ijazah, nama, kompetensi, dan lainnya. Rini tak menjelaskan tentang dugaan ketidaktersediaan anggaran karena adanya efisiensi. Dia berdalih pihaknya hanya mengurusi perihal administrasi.
“Karena kalau anggaran kan bukan wilayah Kemenpan-RB,” katanya. Rini pun tak memberi jawaban pasti ketika ditanya soal rekrutmen CASN 2025. Dia mengaku belum bisa memastikan lantaran masih fokus pada penyelesaiaan seleksi 2024 terlebih dahulu.
Bola di Instansi
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, yang membuat SK (surat keputusan) pengangkatan CASN adalah instansi terkait. Artinya, saat ini, bola berada di masing-masing instansi.
“Jadi, mereka harus segera memproses semua berkas dan dikirim ke BKN. Nanti BKN menerbitkan persetujuan penerbitan nomor induk pegawai. Nah nomor Induk pegawai itu dikirim lagi ke instansi, kemudian instansi menerbitkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PPPK,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik percepatan pengangkatan CASN. Menurutnya, itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan DPR kepada pemerintah seiring banyaknya suara dari masyarakat.
Adapun terkait penetapan bulan, baginya itu kewenangan pemerintah. Yang jelas DPR sudah mendorong percepatan. Dan, dia bersyukur harapan tersebut bisa teralisasi. “Alhamdulillah waktu itu sudah disampaikan bahwa pengangkatan secara serentak akan dilakukan 2025,” ujarnya.(mia/far/ttg/das)
Editor : Arif Oktafian