JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dan berdialog langsung dengan para pengusaha dari berbagai asosiasi di Menara Mandiri Jakarta, Selasa (8/4). Momentum itu dimanfaatkan para pengusaha untuk menyampaikan berbagai unek-unek terkait tarif resiprokal 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) pada Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemi Kartiwa meminta pemerintah segera melakukan negosiasi dengan AS. Salah satu yang bisa ditawarkan adalah peningkatan pembelian kapas dari AS. Saat ini, impor kapas dari AS hanya 17 persen dari total pembelian. Jemi meminta dinaikkan menjadi 50 persen. ’’Dengan demikian, tarif resiprokal 32 persen bisa diturunkan menjadi lebih manageable,’’ katanya.
Masukan juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. Dia mengeluhkan kondisi di lapangan yang masih sering menyulitkan pengusaha. ’’Strateginya sudah baik, tapi kadang-kadang tidak terasa di lapangan,’’ katanya.
Dia mencontohkan masalah perizinan yang masih diliputi banyak persoalan. ’’Sebenarnya solusinya sudah pernah Bapak Presiden sampaikan, tapi kenyataannya, sudah bertahun-tahun masalah itu tidak bisa diperbaiki,’’ keluhnya.
Dia juga mengatakan bahwa mitra dagang mereka di AS meminta kepastian mengenai peningkatan impor. ’’Mereka mau tahu berapa yang bisa kita impor. Kapan kita impor,’’ jelasnya. Dia juga meminta agar proses impor bisa langsung dilakukan oleh kalangan industri dalam negeri. ’’Jangan lagi lewat pihak ketiga. Karena ini akan meng-cut beberapa permasalahan selama ini,’’ katanya.
Semua masukan itu langsung ditanggapi Prabowo. Mengenai pertekstilan, Prabowo mengaku sudah memanggil para Dirut bank pelat merah. ’’Saya minta mereka terus mendukung industri padat karya, termasuk tekstil,’’ jelasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia bukan negara miskin. Dia bahkan menyatakan siap menambah pembelian produk dari AS untuk menyeimbangkan neraca dagang. ’’Surplus perdagangan kita terhadap AS disebut mencapai 17 miliar. Kita bisa bikin pakpok (impas, red). Kita bisa beli produk-produk dari AS senilai 17 miliar dolar AS juga. Saya sangat konfiden,’’ tegasnya.
Prabowo sudah menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bernegosiasi dengan AS. Salah satu materi negosiasi adalah peningkatan impor dari AS. Prabowo lantas menyebut beberapa produk yang bisa dibeli dari AS. ’’Dari AS, kita bisa beli elpiji, minyak, BBM. Kita juga butuh rig drilling dari Amerika untuk membuka 10 ribu sumur lama dengan teknologi baru,’’ katanya.
Selain itu, Indonesia akan meningkatkan impor kedelai, gandum, dan kapas dari AS. ’’Mungkin hanya 3 atau 4 item pembelian saja, kita sudah pakpok dengan AS,’’ katanya. Prabowo juga siap meniru Vietnam yang mengenolkan tarif impor dari AS. ’’Kalau Vietnam bisa, kita juga pasti bisa,’’ ucapnya.
Prabowo juga menginstruksikan para menteri agar membuang aturan yang menyulitkan pengusaha. ’’Buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,’’ tegasnya.
Ketua umum Partai Gerindra itu juga menyentil kementerian yang mengeluarkan peraturan teknis (pertek) tanpa seizin presiden. ’’Pertek-pertek. Apa itu? Nggak boleh lagi ada pertek tanpa seizin presiden,’’ tegasnya.
Bukan hanya itu, Prabowo juga meminta agar keran impor dibuka secara luas. Dia tidak setuju dengan penjatahan atau kuota. ’’Saya minta menteri pertanian dan menteri perdagangan. Jangan ada lagi kuota-kuota ya. Yang mau impor daging, silakan. Siapa pun boleh impor. Buka saja. Jangan hanya kuota A yang boleh impor. Enak aja,’’ katanya.
Kepada para investor dan ekonom, Prabowo menepis wacana Indonesia gelap. Baginya, itu hanya narasi untuk mendestabilisasi suatu negara. Padahal, dia meyakini masa depan Indonesia cerah. ”Kalau saya ketemu petani, mereka gembira, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik drastis,” kata dia.
Ke depan, lanjutnya, kekayaan alam Indonesia akan dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Hal itu akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Di sektor kelautan, misalnya, pihaknya akan membuka budi daya ikan dan udang di pantai utara Jawa hingga 40 ribu hektare. Setiap hektare akan menyerap 2-4 pekerja. ”Dunia perlu protein. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan berbagai indikator ekonomi domestik masih resilien. Meski begitu, dia mengakui tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump memicu guncangan dan ketidakpastian global.
Probabilitas resesi global turut muncul. Meski begitu, probabilitas Indonesia relatif rendah, hanya 5 persen. Sedangkan probabilitas resesi di AS mencapai 60 persen. Dia melanjutkan, gejolak pasar keuangan seluruh dunia pun terjadi.
Indonesia sebagai emerging market turut mengalami tekanan. Kondisi itu makin diperparah dengan retaliasi tarif oleh Cina yang memicu gangguan rantai pasok global. Hal itu turut membuat banyak korporasi mengambil sikap menahan diri atau wait and see untuk melakukan investasi maupun ekspansi.
Airlangga juga menyinggung guncangan yang memicu tekanan pada IHSG. Pelemahan itu disebutnya tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya. ”IHSG masih negatif, tadi pagi negatif, namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga walaupun ada pelemahan. Tapi, kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50 persen, demikian juga beberapa negara lain,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dunia sudah berubah luar biasa. Sekarang seluruh institusi global seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank menjadi kurang efektif. Sebab, shareholder utamanya, yaitu G7, terutama Amerika Serikat (AS) yang melahirkan institusi tersebut, sekarang tidak lagi percaya. Akibatnya, muncul sistem yang sifatnya unilateral.
”Ini rule based yang dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru, termasuk BRICS dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Akibatnya, muncul persaingan yang sangat runcing. Insting setiap negara pasti menjaga domestiknya. Maka, banyak kebijakan ekonomi negara-negara di dunia menjadi inward looking. ”My country first, American first, China first, Indonesia first, dan yang lain-lain. Karena memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional,” bebernya.
Semula, Indonesia masih berharap ada supply chain yang berdasarkan perkawanan. Makanya muncul friend-sharing dan near-sharing. Saat ini istilah tersebut sudah tidak terdefinisi. Misalnya, hubungan antara AS, Kanada, dan Meksiko yang memiliki North American Free Trade Agreement (NAFTA).
Perjanjian perdagangan bebas antara ketiganya. Kesepakatan yang diinisiasi oleh AS itu kini justru ditinggalkan, bahkan menjadi persaingan akibat kebijakan tarif Trump. ”Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa,” ucap Ani.
Menurut Ani, tarif resiprokal AS terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif yang tidak bisa dipahami. Dia merasa semua yang sudah belajar ekonomi menjadi sia-sia. Sudah tidak berlaku lagi ilmunya. Yang penting penetapan tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit.
”Menutup defisit itu artinya, saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tandasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, Indonesia akan melakukan penguatan sumber daya manusia melalui gizi yang cukup. Dia menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan menciptakan efek yang besar pada ekonomi.
Dia mencontohkan, jika MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dana APBN yang terserap mencapai Rp25 triliun per bulan. ”Atau Rp1 triliun per hari,” ujarnya. Dari jumlah itu, 90 persen akan menyerap hasil pertanian, ternak, dan perikanan. Kemudian, 10 persen anggaran akan menjadi penghasilan para pekerjanya.(far/dee/han/oni/jpg)
Editor : Arif Oktafian