JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Lagi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuat gebrakan. Kali ini dia ingin membawa siswa yang bermasalah ke barak militer.
Rencana Kang Dedi itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. Namun gebrakan Dedi tidak berlangsung mulus.
Anggota DPR pun akhirnya bersuara. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan perlu pertimbangan matang terkait wacana tersebut.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie Triyana kepada wartawan, Rabu (30/4).
Dikatakannya, mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer. Penguatan karakter siswa, khususnya yang bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer. Menurutnya, harus ada pendekatan secara kekeluargaan maupun lingkungan pergaulan.
"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," tegasnya.
Bonnie menyarankan, pendekatan bagi anak-anak bermasalah dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah yang dapat menyalurkan bakat dan minat mereka. Ia mencontohkan, seperti penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian yang bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya.
"Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba," papar Bonnie.
Bonnie pun mengingatkan, setiap anak bermasalah memiliki karakter yang berbeda. Termasuk latar belakang yang menyebabkan perilaku mereka menjadi bermasalah.
"Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama. Bisa jadi karena inner child mereka, kekurangan perhatian, atau akibat lingkungan maupun hanya sekadar ikut-ikutan," papar Bonnie.
Sebaiknya saran Bonnie, jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan.
Bonnie lalu mengajak para pemangku kepentingan untuk memerhatikan kebutuhan dari anak didik, yang berhak mendapatkan bimbingan dari tenaga pengajar. Termasuk agar setiap stakeholder memahami fungsi maupun tupoksinya masing-masing.
Sumber: Jawapos.com
Editor : Rinaldi