PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama seluruh bupati dan wali kota se-Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (5/5).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergisitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Riau.
Dalam pertemuan itu, Gubri Abdul Wahid menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan. Mulai dari keperluan infrastruktur hingga rencana pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II ke luar Kota Pekanbaru.
Wahid juga mengatakan, kendala di Provinsi Riau adalah banyaknya jalan yang rusak akibat truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Kemudian juga industri yang tidak ada izinnya seperti sawit, di mana Riau yang memiliki 4 juta hektare lahan sawit, namun yang memiliki izin hanya 1,2 juta hektare.
“Maka, bagaimana tata kelolanya dipikirkan bersama. Kami tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi hal ini. Tentu pemerintah pusat melalui Bappenas untuk mengonsolidir semua ini. Maka itu, kami bawa semua bupati dan wali kota,” ujarnya.
Kemudian, terkait Bandara SSK II, Wahid menilai bandara saat ini tidak lagi layak menampung perkembangan jangka panjang. Maka, perlu dukungan pusat untuk realisasi pemindahannya. “Rencananya, kami ingin memindahkan bandara. Bandara sekarang di tengah kota, secara perkembangan tidak lagi pantas untuk masa depan. Nah nanti jika bisa dibantu untuk pemindahan bandara ke luar kota, ini lebih baik,” katanya.
Wahid juga mengusulkan penggabungan kawasan industri Tenayan di Pekanbaru dan kawasan ekonomi Siak Hulu di Kampar menjadi satu kawasan industri terintegrasi. Menurutnya, konektivitas di wilayah itu sudah memadai dengan adanya exit Tol Pekanbaru–Rengat dan Pekanbaru–Dumai yang mendukung pertumbuhanekonomi.
“Kalau bisa dikelola menjadi kawasan industri terintegrasi lebih baik dan infrastrukturnya sudah cukup. Di sana ada exit Tol Pekanbaru-Rengat dan Pekanbaru-Dumai. Jadi cukup bagus untuk perkembangan ekonominya,” ujarnya.
Selain itu, Gubri menyoroti potensi kelapa sebagai komoditas unggulan di tiga kabupaten yakni Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Untuk menunjang produktivitas, dirinya meminta dukungan pembentukan balai benih kelapa yang tahan terhadap intrusi air laut serta menjadikan Riau sebagai pilot project pengembangan bibit unggul.
“Begitu air laut intrusi sekarang ini, kalau terendamnya satu hari, itu mati semua kelapa. Makanya kita perlu tata kelola air. Kemudian bibit yang tahan intrusi air laut. Jadi sampai seminggu pun terendam, tidak mati. Kalau bisa ini dijadikan pilot project dalam rangka penyediaan bibit yang unggul terhadap kelapa, maka perlu kita belajar dan kita gerakkan,” jelasnya.
Wahid juga menyinggung pentingnya penanganan kemiskinan ekstrem di Riau. Ia mengajak Bappenas untuk bersama mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem hingga tuntas di seluruh wilayah. “Persentase kemiskinan ekstrem terbesar di Riau berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemiskiskinan ekstrem paling banyak di sana, karena hampir 90 persen itu kawasan gambut sehingga aset tidak bisa digadaikan karena peraturan pemerintah. Jadi kita tidak mau juga masyarakat kita miskin karena regulasi,” terangnya.
“Maka, kami mohon kepada Pak Menteri untuk merencanakan bersama, jika bisa kita buat tim bersama antara Bappenas dengan Provinsi Riau agar kita kerja bersama bagaimana mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Marizah Syam Juara 1 Lomba Vlog SMA Se-Riau
Ia juga menyinggung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) yang masih terkendala di wilayah pedesaan akibat jarak yang jauh antarsekolah. Gubei menyarankan agar program ini dimaksimalkan melalui pemanfaatan kantin sekolah yang sudah tersedia dan cukup distandarisasi pengelolaannya.
“Kalau kami sarankan memaksimalkan kantin sekolah, rata-rata di Riau semua sekolah itu punya kantin. Kalau bisa memanfaatkan sekolah itu tidak perlu waktu lama dan tata kelolanya tinggal distandarisasi,” katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Wahid mengusulkan agar beberapa program Riau bisa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia juga berharap pengelolaan kebun ilegal di kawasan hutan dapat dicarikan solusi melalui regulasi retribusi agar memberi manfaat kepada daerah.
“Ini menjadi aspirasi kami bersama teman-teman bupati dan wali kota. Semoga Riau ini ada dapat dukungan agar tambah maju sehingga kami bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk kebun ilegal ini pak, itu semua di kawasan hutan. Jadi kalau bisa ini menjadi retribusi bagi kami, ya kami bersyukur,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan pentingnya pembangunan daerah sebagai pondasi keberhasilan pembangunan nasional. Ia menekankan Bappenas akan terus mendorong kolaborasi dan saling bantu antarpemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Saya selama menjadi Menteri Bappenas, ingin juga kemiskinan ekstrem berkurang habis. Tidak ada kemiskinan ekstrem dari Aceh sampai Papua nggak ada lagi. Jadi, mari kita saling membantu. Tidak ada pembangunan nasional tanpa pembangunan daerah yang sukses, yang berhasil,’’ ujarnya.
‘’Sebaliknya, banyak pembangunan daerah berhasil, pembangunan nasionalnya belum tentu berhasil. Jadi peran bapak sekalian ini penting sekali dan saya justru ingin bapak bukan hanya kami bantu, tapi kita saling bantu,” tambahnya.(adv/sol)
Editor : Arif Oktafian