JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Industri manufaktur di Indonesia butuh perhatian dan dukungan dari pemerintah. Pasalnya, sektor manufaktur ini dinilai sangat berkontribusi signifikan dan kunci untuk mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterang tertulisnya di Jakarta, Kamis 5/6/2025) lalu.
“Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” kata Saleh.
Menurut Saleh, perlunya dukungan kebijakan untuk menjaga daya saing industri ini di tengah persaingan global yang ketat. Langkah strategis, seperti yang disepakati pemerintah dengan Bank Indonesia, mencakup penguatan struktur manufaktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Ribuan Umat Muslim Salat Idul Adha di Lapangan Tugu Bengkalis
"Neraca perdagangan kita dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor ini," sebutnya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mengatakan, produk industri manufaktur ini banyak diekspor ke negara lain. Karena itu, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan juga oleh nilai besaran ekspor Indonesia ke luar.
“Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global," terangnya.
Baca Juga: Kebakaran Saat Hari Raya Iduladha, Satu Unit Rumah Warga Hangus di Pasar Lubuk Jambi Kuansing
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus memperhatikan bahwa industri manufaktur mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung sebagai multiplier effect dari jaringan distribusi produk. Dengan demikian akan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Artinya, sektor industri manufaktur ini jelas sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Kata dia, dalam beberapa hari belakangan ini, ia mendapatkan informasi bahwa ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Salah satunya industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lain.
Baca Juga: Arab Saudi Taklukkan Bahrain 2-0, Timnas Indonesia Melaju ke Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Legislator dari dapil Sumut II itu menyebut, ada aturan baru dari pemerintah yang akan membatasi impor bahan baku penolong utama diantaranya industri pulp dan kertas yang mulai kesulitan mendapatkan garam industri.
“Kalau bahan baku penolong utama itu dibatasi, tentu akan mengurangi produksi mereka. Dan itu berimplikasi terhadap banyak hal, termasuk pada neraca perdagangan dan lapangan pekerjaan di Indonesia,” jelasnya.
Selain perusahaan pulp dan kertas, industri keramik juga sedang kesulitan dalam pemanfaatan penyaluran gas bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pasalanya kuota yang diberikan oleh PGN rendah. Bahkan, kuota tersebut ditentukan di akhir bulan setelah pemakaian, bukan di awal sebelum dimanfaatkan. Ini dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian.
"Kita berharap jangan ada kebijakan pemerintah yang mempersulit dunia usaha. Justru sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan sehingga investasi di Indonesia semakin baik dan meningkat,” pungkasnya.(yus)
Editor : Edwar Yaman