JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei terbaru mengenai angka kemiskinan di negeri ini. Salah satu yang memprihatinkan, angka kemiskinan di kota kini bertambah. Secara umum, persentase kemiskinan di desa memang masih jauh lebih tinggi, yakni 11,03 persen, dibandingkan kota sebesar 6,73 persen.
Namun, kemiskinan di perkotaan justru naik sebesar 0,07 persen poin dibanding periode sebelumnya. Sebaliknya, angka kemiskinan di pedesaan turun 0,31 persen. Angka itu mengacu hasil survei pada Maret 2025.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan, kenaikan kemiskinan di kota dipicu oleh meningkatnya jumlah setengah pengangguran. Sebutan ini diberikan kepada orang yang bekerja di bawah 35 jam per pekan dan masih mencari pekerjaan tambahan.
“Ada beberapa kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan kenaikan kemiskinan di perkotaan, yang pertama jumlah setengah pengangguran,” bebernya, Sabtu (26/7). Data BPS menunjukkan, jumlah setengah penganggur di kota meningkat 460 ribu orang pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan laki-laki juga naik dari 5,87 persen menjadi 6,06 persen pada periode yang sama.
“Nah, laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi, kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang di perkotaan,” ujar Ateng.
Pendidikan kepala rumah tangga turut menjadi faktor penting. Sebanyak 59,45 persen kepala rumah tangga miskin hanya lulusan SMP atau sederajat, dengan mayoritas, yakni 49,01 persen, bekerja di sektor informal. “Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak,” tambahnya.
Faktor lainnya adalah tekanan dari sisi harga pangan. Kenaikan harga minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih turut melemahkan daya beli masyarakat kelas bawah. “Di kota kan sebagian besar tidak memproduksi (bahan pangan) sendiri, sehingga kenaikan harga tentunya akan berpengaruh terhadap daya belinya, terutama untuk yang rumah tangga pada kelompok bawah ataupun miskin dan juga rentan miskin,” beber Ateng.
Angka Nasional
Secara nasional, BPS juga mencatat penurunan angka kemiskinan pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang atau setara 8,47 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 210 ribu orang dari 24,06 juta jiwa pada September 2024.
“Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah dari persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen,” ujar Ateng.
Penurunan ini memperpanjang tren positif yang telah berlangsung sejak Maret 2023, setelah sempat naik pada periode Maret–September 2022. BPS juga mencatat garis kemiskinan terbaru per Maret 2025 berada di angka Rp 609.160 per orang per bulan, naik 2,34 persen dari September 2024.
Sementara itu, data sebelumnya pada Mei menunjukkan angka pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 4,76 persen, yang disebut sebagai level terendah sejak krisis ekonomi 1998, seiring bertambahnya lapangan kerja bagi 3,59 juta orang.
Definisi Garis Kemiskinan
BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. (agf/oni/jpg)
Editor : Bayu Saputra