JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam sidang kabinet, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh kementerian dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian global.
"Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah," kata Prabowo di hadapan menterinya, kemarin.
Presiden menilai capaian tersebut bukan semata hasil kebijakan jangka pendek, melainkan buah dari koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejak awal masa kabinet Prabowo–Gibran, dirinya mendapat mandat khusus untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika inflasi nasional masih berada di atas 5 persen.
"Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen," kata Tito dalam Jejak Pradana yang disiarkan secara online, Selasa (21/10/2025).
Menurut Tito, mandat tersebut terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, Kemendagri kini tidak hanya berperan sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga sebagai penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.
"Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap pekan," ujarnya.
Langkah ini membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan responsif. Tim dari BPS kini turun langsung ke pasar-pasar setiap pekan untuk memantau harga bahan pokok. Data tersebut kemudian dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti secara cepat.
"Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap pekan. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi," jelas Tito.
Koordinasi erat juga dilakukan antara Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah yang menghadapi tekanan harga paling tinggi serta langkah korektif yang perlu diambil.
"Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antar daerah," paparnya.
Selain itu, Tito menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Kepala daerah diminta tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.
"Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil," tutup Tito.
Sementara itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai, peran Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kini semakin strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah penting dalam sistem fiskal Indonesia. "Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah," pungkasnya.
Editor : Rinaldi