JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota DPD RI, H Abdul Hamid mengunjungi Badan Gizi Nasional Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Regional Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat, Kamis (23/10/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka prninjauan dan monitoring terhadap kesiapan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di wilayah Riau dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Kedatangan senator asal Riau itu merupakan Wakil Ketua II Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI disambut oleh Kepala KPPG Dr Sartiwidya, Pegawai KPPG dan beberapa anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Abdul Hamid menekankan pentingnya peran KPPG dalam melaksanakan monitoring terhadap kesiapan-kesiapan SPPG atau dapur dalam menyiapkan dan mendistribusikan makan bergizi gratis terhadap sekolah-sekolah.
Selain itu, dia juga menekankan perlunya optimalisasi Program MBG dalam penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan dan pemanfaatan UMKM Lokal dalam menyuplai bahan-bahan makanan.
"Program makan bergizi gratis adalah program nasional Presiden Prabowo, maka perlu peran dari kita semua dalam mendorong keberhasilan program tersebut, ketersediaan bahan pangan, penyerapan lapangan kerja dan pengembangan UMKM Lokal,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Abdul Hamid yang juga merupakan anggota Komite II DPD RI ini melanjutkan, sejauh ini, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan, contohnya ditemukannya ulat, makanan basi dan keterlambatan distribusi makanan ke sekolah.
"Makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah harus steril, dapur-dapur harus steril, bahan-bahan harus steril, sehingga tidak ada lagi kita dengar adanya berita-berita negatif tentang MBG,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Dr.Sartiwidya pada kegiatan tersebut tidak menafikan bahwa terdapatnya kekurangan dalam program MBG sampai saat ini.
Dr. Sartiwidya menjelaskan program MBG ini adalah program prioritas Presiden Prabowo bahkan sebelum menjabat. Karena itu, ia berharap kepada Abdul Hamid selaku penyambung lidah masyarakat dibawah agar dapat memperjuangkan agar program MBG di terbitkan undang-undangnya.
"Demi keberlanjutan Program MBG ini perlu di bentuknya undang-undang dan kami berharap Senator Abdul Hamid dapat memperjuangkannya,” pungkasnya.
Editor : M. Erizal