SURABAYA (RIAUPOS.CO) - Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) tak kunjung berhenti. Dalam sepekan terakhir, ratusan siswa di berbagai sekolah mengalami mual hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG. Makanya, Celios meminta Presiden agar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diganti.
Di Kabupaten Sleman, Jogjakarta, kasus tersebut terjadi di tiga sekolah yang berada di Kapanewon (kecamatan) Mlati. Yakni, SDN Jombor Lor, SMPN 2 Mlati, dan MAN 3 Sleman. Dilansir dari JPG, Plt
Panewu (Camat) Mlati Arifin menyebut, mayoritas siswa mengalami diare dan muntah. Keracunan diduga karena menu MBG yang dibagikan kepada siswa, Kamis (23/10).
Selain siswa, dugaan keracunan juga dialami tujuh guru SMPN 2 Mlati. Waka Kesiswaan SMPN 2 Mlati Rita Supriyatmi menjelaskan, memang para guru ikut mengonsumsi MBG karena banyak siswa yang menolak. Jumlah rata-rata mencapai 50 orang dari total 457 siswa. Sebagian juga hanya mengambil buah atau susunya saja.
Khawatir mubazir, para guru dipersilakan untuk memakan MBG ini. Kalau pun nanti masih ada sisa, akan dikembalikan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Tapi sama seperti siswa, jam sembilan malam merasakan gejala sakit perut dan diare. Di sekolah ada tiga ambulans tadi,” terangnya ditemui JPG di SMPN 2 Mlati, Jumat (24/10).
Sementara itu, di Banyuwangi, sebanyak 112 siswa MAN 1 Banyuwangi juga mengalami gejala keracunan MBG. Sebagian siswa mengeluh mual, mulas, diare, dan demam.
Dilansir dari JPG, Kepala Dinkes Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan, seluruh siswa yang mengalami gejala telah mendapatkan perawatan. “Kami langsung menurunkan tim dari Puskesmas, Labkesda, dan Balai Karantina. Secara keseluruhan ada 112 siswa yang mengeluh gejala diare, panas, mual, hingga mulas,” ujar Amir, Kamis.
Dia menambahkan, sebagian besar siswa sudah pulih setelah mendapatkan perawatan cepat dari petugas kesehatan. Dinkes juga melakukan surveilans penyelidikan standar untuk memastikan penyebab utama keracunan. “Kami menerjunkan tim perawatan. Ada yang melakukan surveilans di MAN 1 Banyuwangi, dan satunya lagi mengambil sampel makanan di dapur SPPG. Sampel tersebut kami kirim ke laboratorium untuk diperiksa jenis kandungan yang diduga menjadi penyebab keracunan,” terang Amir.
Menurutnya, dugaan sementara mengarah pada kontaminasi bakteri, mengingat pola penyebaran gejala yang tidak terlalu cepat seperti kasus akibat virus. “Kejadian ini bermula dari konsumsi makanan pada Selasa (22/10), dan gejala baru dirasakan malam harinya. Hal itu menunjukkan kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri,” tambah Amir.
Kasus MBG di Kabupaten Malang
Di Kabupaten Malang, dugaan keracunan MBG terjadi di MTs Al Khalifah, Kepanjen. Puluhan murid mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (23/10). Beberapa jam setelah kasus itu mencuat, operasional SPPG Mangunrejo, Kepanjen dihentikan untuk sementara waktu.
Ketetapan itu tertuang lewat surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 698/D. TWS/10/2025 tertanggal 23 Oktober 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menyampaikan, pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan tersebut. ”Penutupan SPPG itu menjadi kebijakan BGN sambil menunggu hasil laboratorium dari dinkes (dinas kesehatan) dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Biasanya dua sampai tiga hari (sudah keluar hasilnya). Jika tidak terbukti, in sya Allah bisa beroperasi lagi,” ujar dia, Jumat (24/10), kepada JPG.
Data terbaru yang didapat JPG, total ada 34 pelajar dan tiga guru yang jadi korban. ”Sepertinya karena higienitas. Mungkin karena waktu pengiriman atau saat anak-anak makan,” imbuh Mahila.
Celios Desak Reshuffle Kabinet
Banyaknya kasus keracunan MBG membuat kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendapat sorotan. Bahkan, berdasar hasil survei Celios, nama Dadan menduduki peringkat kedua sebagai pejabat dengan kinerja terburuk yang harus di-reshuffle. Peringkat pertama diduduki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Daftar tersebut disebut Celios saat memaparkan hasil survei pada evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei juga menunjukkan bahwa 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Peneliti Ekonomi Celios Bakhrul Fikri menilai bahwa rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi dalam satu tahun terakhir menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Ia menambahkan, momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi dengan memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan. ‘’Selain itu, menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect kepada masyarakat, salah satunya MBG,” tegasnya.(del/cw6/aif/yun/biy/by/oni/jpg)
Editor : Bayu Saputra