JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Prabowo menegaskan tengah mencari talenta dari seluruh penjuru negeri, tak hanya dari kota besar. Orang-orang yang punya ilmu dan keahlian diperlukan oleh negara.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa putar otak. Bagaimana cara mendapatkan talenta-talenta muda yang berbakat itu.
Salah satu caranya, dengan memberikan beasiswa untuk anak-anak pintar dan berbakat di negara ini. Uang sitaan dari perbuatan korupsi jadi salah satu opsi untuk pembiayaan beasiswa.
Uang kasus korupsi ekspor CPO (crude palm oil) salah satunya. Diketahui pada 20 Oktober 2025, di kantor Kejaksaan Agung, uang hasil sitaan dari perkara ekspor CPO ini senilai sekitar Rp13,2 triliun. Uang tersebut diserahkan secara simbolis dari pihak kejaksaan ke pemerintah.
Langkah tepat dan berani diambil Menteri Keuangan Purbaya. Dia menyatakan dana sitaan tersebut telah dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). "Sudah dimasukkan ke LPDP. Kita kasih malah Rp25 triliun ke LPDP," ujar Purbaya dalam jumpa pers, baru-baru ini.
Tentu Purbaya tak mengambil langkah sendiri. Itu dilakukannya atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan uang yang berasal dari kasus korupsi diarahkan ke investasi jangka panjang, yakni pendidikan.
Keputusan yang strategis itu telah menambah dana LPDP hingga Rp25 triliun. Artinya pemerintah menegaskan bahwa investasi SDM bukan hanya prioritas. Tapi juga bagian dari pemulihan kepercayaan publik bahwa "uang korupsi" bisa kembali ke rakyat dalam bentuk beasiswa.
Selain itu, secara moral ini adalah simbol bahwa kejahatan terhadap negara bukan hanya dihukum. Tapi hasilnya dapat dipakai untuk kebaikan bersama.
Dengan tambahan dana tersebut, LPDP diharapkan bisa memperluas kuota beasiswa. Mengembangkan skema baru dan memperkuat bidang prioritas seperti sains, teknologi, dan vokasi.
Purbaya menyebut skema ini sudah disiapkan untuk tahun depan sebagai bagian dari rencana pembiayaan 2026. Bagi anak muda di Indonesia termasuk dari daerah terpencil ini memberi harapan baru.
Pengamat Robert Adhi K mengatakan, pesan yang disampaikan Purbaya jelas. "Kalau uang negara tidak dikorupsi, maka akan lebih banyak anak muda Indonesia yang bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi," ujarnya dikutip dari fajar.co.id
Meski potensi besar, masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Meski angka Rp13,2 triliun disebut masuk ke LPDP, Purbaya tidak merinci secara publik berapa persennya dan kapan tepatnya cair.
Penambahan hingga Rp25 triliun mencakup dana sitaan dan sumber lain efisiensi anggaran, sisa penghematan. Tapi mekanisme perinciannya belum spesifik dijelaskan.
Harapan itu juga harus dibarengi dengan pengelolaan yang jujur, terbuka dan efektif. Ini adalah cerita yang memberi harapan uang yang salah arah akhirnya bisa dikembalikan ke arah yang benar.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor : Rinaldi